Walikota Kupang : “Implementasi Anti Suap Dan Korupsi Di Pemkot Akan Tetap Dilakukan Walau Banyak Tantangan”

Kota, Topnewsntt.com., Demikian antara lain  pernyataan Walikota Kupang saat hadir pada acara Seminar Nasional dan Implementasi Anti Suap dan Pemberantasan Korupsi Di Aula Pos Kupang pada Selasa, 13/11/2018. Bahwa walaupun ada banyak tantangan dan halangan, namun pelaksanaan kebijakan yang mendukung seruan anti suap dan pemberantasan korupsi di pemkot Kupang (ISO 37001-2016)  tetap akan dilaksanakan. Walikota sebut tantangan terbesar yang dihadapi dirinya dan wakil walikota Kupang dalam pelaksanaan niat.ini  adalah kerjasama staf.

Walikota secara mengejutkan  mengungkapkan bahwa  Unit terbesar terjadinya Suap dan Korupsi pada pemerintahan Kota Kupang yaitu pada Perjalanan Dinas,  lobi proyek-proyek dan bidang pelayanan masyarakat.

“Kenapa menjadi unit dimana suap dan korupsi banyak terjadi? Karena banyak kali laporan perjalanan dinas tidak jujur semuanya. Selalu ada banyak sisa pada pertanggung jawaban biaya perjalanan dinas yang tidak dikembalikan. Padahal harusnya dikembalikan jika tidak dipergunakan. Jarang ada pejabat yang berani dan jujur mau kembalikan. Demikian juga lobi proyek. Akan ada banyak fee amplop untuk dapatkan proyek dari proses awal. Apalagi dalam pelaksanaan pelayanan masyarakat, selalu terjadi suap maupun korupsi. Pungli selalu terjadi, terutama dalam pengurusan berbagai ijin.”  Tandas Walikota Kupang DR.Jefry Riwu Kore terkait kondisi Kota Kupang dalam hubungannya dengan  Implementasi Anti Suap dan Pemberantasan Korupasi dalam pemerintahaan kota Kupang.

Walikota tegaskan juga  bahwa walau   baru 1 (satu)  tahun menjabat namun implementasi anti suap dan pemberantasan korupsi sedang dilaksanakan,  walau tidak mendapatkan dukungan penuh dari staf atau  para birokrasi. Apalagi  saat menjabat walikota, sudah dalam tahapan  anggaran telah disetujui oleh DPRD Kota Kupang sehingga tidak bisa dikawal agar pembahasan dan deal anggaran tidak ada suap dan korupsi. Sehingga dalam pengalaman sebagai mantan wakil rakyat di senayan, walikota ungkapkan bahwa justeru dalam sidang pembahasan anggaranlah sebagai  moment dimana suap dan korupsi dimulai. ” Dalam sidang pembahasan anggaran justeru suap dan korupsi sudah dimulai.” Aku walikota mengejutkan.

Walaupun  demikian kenyataannya, yaitu  bahwa dalam sidang pembahasan anggaran selalu menjadi moment dimana  terjadinya korupsi, tapi  sebagai pemerintah, walikota berkomitmen akan menutup kesempatan korupsi itu.

Fakta bahwa pada Perjalanan Dinas juga merupakan moment dimana  peluang korupsi terbesar terjadi setelah proyek,   namun walikota berkomitmen akan menjadi pelopor “benci korupsi dan tidak toleransi dengan korupsi” lewat pengembalian biaya perjalanan dinas. “Saya sebagai kepala daerah harus memberi contoh dan teladan pengembalian sisa dana perjalanan dinas jika tidak terpakai. Pemimpin harus menjadi teladan dan pelopor.” Tandas walikota berkomitmen.

Alasan mengapa pemkot berkomitmen demikian adalah dikarenakan saat ini  Kota Kupang menjadi Kota dengan rangking satu korupsi, sehingga  walikota berkomitmen akan menjadi teladan dengan memulainya dari diri sendiri dengan pengembalian dana sisa perjalanan Dinas dan transparans penggunaan keuangan APBD.

Unit berikut yang amat  rentan terjadinya suap dan korupsi buka walikota, adalah unit  Pelayanan Masyarakat. Seperti pada pengurusan  KTP dll, pelayanan RS, dan masih banyak sekali pelayanan masyarakat. ” Korupsi di Dukcapil sangat berat diatasi dan sulit ditelusuri. Sebagai pemerintah sudah berupaya sampai bersurat ke Kementerian ternyata karena surat itu masih tertahan di staf walikota sehingga belum sampai ke Kementerian. Walau sampai pun ke sana  masih juga tertahan di staf kementerian sehingga belum dapat jawaban. Kendala seperti itulah yang membuat banyak upaya tertahan dalam penyelesaiannya. Ceritera kendala ini menunjukkan bahwa jika ingin berantas korupsi harus bersama-sama. Kami sebagai pemerintah Kota Kupang tidak cukup kuat melakukannya sendirian.” Ujar walikota mengeluhkan.

Korupsi terbesar kedua, aku walikota adalah pada unit perijinan.
“Banyak pelayanan perijinan  terhambat karena duit, sehingga ini kembali ke niat. Kota Kupang sudah bekerja sama dengan KPK namun karena upaya korupsi adalah masiv maka ada kesulitan. Pemkot Kupang sudah bekerja sama dengan kejaksaan, TPID dalam upaya penelusuran dan pemberantasan korupsi. Namun masih saja terus terjadi korupsi. Sebagai contoh korupsi waktu dalam hal absensi saja tidak tersistem. Hanya ada absensi manual. Laporan cuma abs tidak ada bukti administrasi dan realitas tidak sinkron. Tidak ada kerjasama yang baik dari staf. Segala kebijakan tidak berjalan dengan baik karena tidak ada dukungan dari staf.” Keluh walikota terkait kesulitan yang dialami pemerintahannya saat ini soal pemberantasan pungli dan korupsi.

Namun walikota berkomitmen akan tetap lakukan pembebahan di pemerintahan Kota Kupang walaupun akan menghadapi banyak tantangan.

Upaya lain yang sedang dilakukan pemkot Kupang dalam hal pemberantasan korupsi, ungkap walikota adalah dalam hal penerapan sistem pembayaran Tamsil (penghasilan tambahan) bagi  PNS di Kota Kupang yang sudah berlangsung sejak 2008 namun ternyata menurut walikota salah sasaran dan tidak sesuai dengan tujuan pemberiannya. Bahwa pemberian tamsil di Kota Kupang tidak tepat sasaran. Bahwa dirinya setuju PNS  memperoleh tamsil (tambahan penghasilan) tapi harus diluruskan dulu siapa saja yang pantas dapat.

Walikota tegaskan bahwa sasaran dan tujuan pemberian Tamsil seharusnya bagi PNS yang bekerja melebihi jam kerja standar yang lazim yaitu jam 07.00 – 15.00 wita atau over time. Jika PNS tersebut bekerja di unit-unit kerja yang karena tugas dan tanggung jawabnya terpaksa bekerja melebihi jam kerja standar (07.00-15.00 wita), dan tidak ada waktu libur, maka harus dibayarkan Tamsil.

“Karena yang terjadi selama ini sudah salah, maka saya suruh stop dibayarkan dulu dan menyusun ulang draft siapa-siapa dan di unit kerja mana yang pantas dapat, baru saya perintahkan bayar. Dan ini sudah sejak Januari 2018. Karena tambahan penghasilan harusnya diberikan kepada PNS  yang kerjanya  lebih jam atau over time. Bukan kepada PNS yang kerja tepat waktu. Sehingga para PNS  laporkan saya  ke DPRD Kota Kupanh. Tapi saya minta agar dibereskan draftnya siapa yang pantas dapat dan siapa yang tidak pantas dapat. Dan saya sebagai walikota diperhadapkan ke DPR untuk pertanggung jawabkan alasan tidak menbayarnya. Namun saya akan tetap laksanakan pembenahan ini. Kita juga sudah buat keputusan pembayaran apapun dengan non tunai. Walau pembenahan dan penataan ini butuh waktu dan akan dapat tantangan tapi alan tetap dilaksanakan.” Tandas walikota menegaskan sikapnya terkait penghentian pembayaran Tamsil bagi PNS Kota Kupang kepada Top News NTT disela-sela.coffee break. .**))juli br

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *