Tolak Rasisme Terhadap Warga Papua, Ini Pernyataan Sikap KASPA-NTT Terhadap Pemerintah RI

NTT, TOP NEWS NTT ■■ Mahasiswa asal Papua di NTT yang tergabung dalam Komite Aksi Solidaritas Untuk Papua NTT (KASPA NTT), Sabtu, 25/8/2019 menggelar Aksi Damai dan Pernyataan Sikap di depan Polda NTT.

Aksi damai disertai pembacaan 14 Butir Pernyataan Sikap dan tuntutan terhadap pemerintahan RI yang intinya menolak sikap rasisme yang berujung peristiwa pengepungan mahasisiwa asal Papua pada 16 Agutus 2018 di asrama Kamasan Papua, Surabaya oleh TNI/Polri, Ormas dan Sat Pol PP.  Dan hal seperti ini juga terjadi di Malang, Jawa Timur dalam dua bulan terakhir.

Bahkan dalam orasinya, Korlap Aksi Damai Michael Mirip, menyatakan bahwa tindakan reaksionel di Malang sampai lakukan serangan verbal dan fisik yaitu dimaki dengan nama binatang, dan dipukul.

Alasan pengepungan dan serangan, serta makian terhadap mahasiswa asal Papua,  menurut Michael dilakukan dengan tuduhan  mahasiswa asal Papua di Malang sudah lakukan tindakan merusak bendera Merah Putih dan membuangnya ke dalam selokan. Tindakan pengepungan bahkan disertai teriakan yel-yel ‘usir Papua!’dan ‘bunuh!’

Rentetan kejadian ini ditambah perlakuan lain jauh sebelum ini yang sudah terjadi sejak Papua masuk ke wilayah NKRI pada tahun 1962. Dan kondisi ini mendorong warga asal Papua di NTT yang tergabung dalam  KASPA NTT menggelar aksi damai dan seruan pernyataan sikap serta tuntutan yang intinya menolak dan hentikan  rasisme terhadap warga Papua di NKRI, karena Papua adalah Indonesia.

Michael mewakili KASPA NTT menegaskan dalam orasinya bahwa diskriminasi (rasis) merupakan metode kolonial, yang banyak berperan dalam sejarah kolonialisme. Rasisme digunakan untuk menyudutkan dan melanggengkan dominasi atas rakyat Papua. “Kita mesti menarik garis yang jelas bahwa sebutan ‘Orang Papua Monyet’, keluar dari mulut segelintir kelompok ormas reaksioner piaraan militer, penyambung lidah kolonial. Kolonial Indonesia sedang berusaha merendahkan perjuangan suci Rakyat Papua untuk kebebasan dan kemerdekaan kedalam perang rasial dan konflik horizontal. Perang Orang Papua versus Amber (pendatang di Papua).” Tandas Michael.

Anggota KASPA NTT yang terdiri dari mahasiswa pada beberapa Oerguruan Tinggi di Kota Kupang, saat menggelar aksi damai membawa beberapa spanduk yang bertuliskan “Stop Rasisme Terhadap Orang Papua”, “Tutup Freeport dari Tanah Papua”, “Orang Papua datang Jawa di Panggil ‘monyet’, kalian datang Papua kami panggil saudara’, dll, berlangsung aman dengan pengawalan lusinan satuan anggota Polisi Polda NTT dan Kapolsek Oebobo didepan Polda NTT tanpa menimbulkan keributan.

Dalam orasinya, Korlap Michael Mirip membacakan 14 butir pernyataan sikap dan tuntutan, yaitu :
1). Mengutuk pelaku pengepungan Asrama Kamsan Papua di Surabaya dan penyerangan aksi damai di Malang, pemaksaan pemasangan Spanduk dan bendera di Asrama Papua Semarang  serta pemukukan yang berujung pada penangkapan di Ternate dan Ambon;
2). Pengepungan di Surabaya, pembungkaman ruang demokrasi di Malang dan Semarang, merupakan bagiaj dari kelanjutan Penjajagan di Papua. Maka kami menyatakan : ‘Lawan Militerisme–dalang rasisme, ‘Hapuskan Kolonialisme’, ‘Hancurkan Imperialisme’;
3). Revolusi Nasional harus dipimpin oleh gerakan rakyat;
4). Seluruh komponen gerakan yang mencintai kekebasan dan kemerdekaan segera mengevaluasi diri dan mendorong terbentuknya persatuan nasional yang lebih luas, demokratis, partisipatif di Dalam Negeri West Papua untuk memimpin Perjuangan Pembebasan Rakyat;
5). Menolak seluruh tanggapan kolonial, termasuk seruan mahasiswa Papua di luar Papua untuk pulang oleh MPR, Pemerintah Kolonial Provinsi Papua, serta menolak seruan ‘Papua pulang maka orang Indonesia pulang dari Papua’;
6). Menolak rencana kedatangan tin Pemerintah Kolonial Provinsi Papua ke Jawa dan Bali serta seluruh Indonesia (tidak hanya di Malang dan Surabaya), sebelun semua elit politik dan pejabat orang Papua melepaskan Garuda dan menuntut Referendum di tanah Papua;
7). Mahasiswa Papua akan pulang ke tanah air, jika, dan hanya jika, keputusan referendum diberlakukan di Papua;
8). Mahasiswa Papua di luar Papua siap kepung Jakarta untuk meminta Jokowi memulangkan semua orang Papua dengan syarat ‘berikan hak penentuan nasib sendiri’melalui mekanisme Referendum;
9). Persoalan Papua bukan persoalan rumah tangga Indonesia, persoalan Papua merupakan persoalan penjajahan terhadap suatu bangsa yang telah merdeka;
10). Maka kami menuntut agar adanya intervensi dari dunia internsional;
11). Buka akses wartawan dan jurnalis asing meliput di Papua;
12). Hentikan rasisme!! Manusia Papua bukan Monyet!;
13). Hentikan seluruh aktivitas aparat dalam hal inu TNI/POLRI melakukan intimidasi terhadap pelajar/mahasiswa Papua lewat dunia pendidikan;
14). Tarik TNI/POLRI ornganik maupun non-organik dari seluruh Tanah Papua.

Korlap KASPA NTT, Michael Mirip, kepada insan media dalam wawancara usai membacakan pernyataan sikap dan tuntutannya menyatakan bahwa jika semua tuntutan ini tidak dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia, maka seluruh warga dan mahasiswa  Papua yang tergabung dalam berbagai komunitas di seluruh wilayah di luar Papua  akan datang ke Jakarta, melumpuhkan dan menguasainya sampai tuntutun mereka dilaksanakan. “Rasisme sudah terjadi sejak tahun 1962, sejak Papua bergabung ke wilayah NKRI. Kami ingin agar pemerintah Indonesia memperhatikan ini.” Ujar Michael singkat.

Gerakan ini menurut Michael sudah dilaksanakan di seluruh Indonesia.
Dan dengan semua rentetan peristiwa ketidak adilan dan rasisme yang dialami orang Papua selama ini, KASPA berasumsi bahwa wikayah Papua dimasukkan kedalam wilayah NKRI hanya karena kepentingan SDA semata.

Apalagi dengan pemblokiran akses internet ke Manokwari saat ini setelah terjadi kisruh Manokwari, Michael menyatakan bahwa ini cara menyembunyikan semua tindakan rasisme terhadap warga Papua di mata nasional dan internasional. Karenanya Michael mewakili KASPA NTT meminta Pemerintah Pusat segera membuka blokir akses internet.

Terkait  bendera Bintang Kejora dan replika bendera Bintang Kejora dalam bingkai kertas yang dibawa dalam aksi, Michael menyatakan ini adalah simbol dari jati diri  mereka sebagai warga Papua, dan tidak takut dengan anggapan apapun, karena mereka adalah Papua, bagian dari Indonesia.  ■■ Juli br

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *