NTT, Topnewsntt.com., Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia ( PMII ) Kupang Masa Khidmat 2018/2019 menggelar Aksi penolakan pertemua IMF dan WB di Bali yang diselenggarakan pada hari Jum’at ( 05/10/2018 ) di kantor Gubernur NTT.
Hasnu Ibrahim Selaku Ketua Umum PC PMII Kupang menyampaikan bahwa aksi penolakan yang dilakukan oleh PMII Kupang didasari beberapa pertimbangan diantaranya Ditengah situasi Indonesia yang sedang berduka akibat terjadinya musibah Gempa bumi dan Tsunami yang telah menelan ribuan korban masyarakat di Palu dan Donggala Sulawesi Tengah.
Pemerintah melaui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Banser Panjaitan Secara reaksioner memberikan pernyataan secara pribadi tetap melanjutkan dan bertanggung jawab atas pertemuan Internasional annual meeting IMF – WB yang akan di laksanakan pada tanggal 8-14 Oktober 2018 di Bali.
Pertemuan Mega Besar yang menghabiskan anggaran dari APBN sebesar 588 Milyar ini akan di gunakan untuk melayani 19.800 orang tamu dari 189 negara anggota IMF di seluruh dunia.
Dalam kegiatan ini, kebijakan pemerintah Jokowi-JK dianggap tidak relevan dengan prinsip Ekonomi Indonesia.
Hasnu Melanjutkan, Ada beberapa agenda yang menjadi pembahasan pada annual meeting tersebut diantaranya IMF-WB Plenary Session, International Monetary and Financial Committee (IMFC) Meeting, Word Bank Development Committee, Pertemuan Grup Kerjasama Ekonomi Lainnya, Pertemuan sector perbankan dan Riil Lainnya, Seminar dan International Conference, Konferensi Pers.
PMII Kupang menilai Pembahasan dalam pertemuan ini terlihat jelas bahwa pemerintah indonesia secara sengaja memfasilitasi kelompok pemodal dalam melakukan penguatan kekuasaan imperialisme. “Kekuatan-kekuatan Modal akan memotret potensi Indonesia sebagai lahan melakukan penguasaan ekonomi”.
Selanjutnya, PMII menilai bahwa pemerintah sudah saatnya diingatkan agar setiap kebijakan yang dikeluarkan tidak sebatas euforia atau bahkan memberikan penguasaan ekonomi bangsa dikuasi pihak lain. Namun Pemerintah harus berfikir secara substansi.
Bahwa sudah saatnya nasionalisme dalam sektor ekonomi harus diperkuat sebagai wujud kemerdekaan dan kedaulatan sebuah Negara.
Kepentingan ekonomi yang sesuai dengan visi bangsa Indonesia yang berorientasi kepada pembangunan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Melalui analisis dan kajian kritis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia ( PMII ) Kupang kami tegaskan bahwa :
1. Pertemuan IMF & WB difasilitasi BUMN; Pemerintah Gagal paham dengan Kebutuhan & Kondisi Bangsa
2. Kepentingan Pemerintah Memfasilitasi Pertemuan IMF dan WB berpihak kepada infestasi Pemodal bukan kepada kepentingan Rakyat Indonesia
3. Luhut panjaitan tidak berkewenangan menekan rakyat dalam mengkritisi pertemuan IMF dan WB.
4. Tolak pertemuan IMF dan WB di Bali.
Korlap aksi, Abdul Sukur Menegaskan Dari empat poin di atas maka *SECARA TEGAS* PMII Kupang akan melakukan gerakan secara besar-besaran di seruh wilayah Indonesia untuk Memaksa pemerintah membatalkan pertemuan IMF dan WB di Bali.
Sudah saatnya masyarakat tau bahwa negara yang dibangun atas jerih payah perjuangan pahlawan tidak semestinya kewenangan ekonomi Indonesia di bawah cengkraman pihak lain.
Ungkap Sukur, Apabila Pemerintah Provinsi NTT tidak menindak lanjuti apa yang menjadi tuntutan kami, maka PMII secara kelembagaan akan melakukan konsolidasi secara besar-besaran dengan menghadirkan masa aksi yang lebih banyak lagi.**)(juli br
#Sumber : Puskominfo PMII Kupang
