Pleno KPU Provinsi NTT Hari Ketiga : KPU Dan Bawaslu SBD Masih Beda Pengakuan Soal Data Pada Form DA1 dan DB

NTT, Top News NTT.com., ■■ Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pemilu Serentak 2019 Tingkat Provinsi NTT 2019 memaski hari ketiga pada Jumat, 10/5/2019 di Sahid T-More masih diwarnai silang pengakuan antara KPUD dan Bawaslu SBD.

Dalam Pleno yang dilakukan  bagi perolehan Suara Pemilu 2019 dari  Kabupaten SBD (lanjutan Kamis, 9/5/2019), TTS, Lembata dan Flotim, KPU dan Bawaslu SBD masih beda pengakuan tentang proses dibalik perbedaan data antara Form DA1 dan DB akibat adanya protes saksi pada perolehan suara DPD.

Dan sisa waktu digunakan untuk pleno perbaikan data dan pembuatan berita acara perbaikan data pengguna hak pilih pada TPS yang bermasalah seperti di Kabupaten Kupang, Ende, TTS dan Skors dan Penundaan dilakukan  karena ada perbedaan suara pada data DB dan Da1 karena ada pembukaan kotak C1 Plano yang katanya menjadi standar perubahan angka perolehan suara calon DPD. Hal ini menjadi masalah karena tidak ada kesesuaian data dan fakta antara Bawaslu dan KPU.

Penelusuran data Form DA 1 dan DB anggota DPD yang diakui Bawaslu SBD cacat proses normatif

Protes dalam Pleno KPU Provinsi oleh Bawaslu Provinsi NTT Djemris Foentuna tentang perbedaan data antara DB dan DA1 yang dipegang Bawaslu SBD dan Provinsi NTT.

Dalam forum KPU SBD jelaskan perubahan data pada Form DB1 berdasarkan input data DA 1 Plano akibat adanya protes dari saksi anggota DPD yang tidak.pegang form DA 1 Plano sehingga pada pembacaan Form DA sehingga dibuka kotak Form DA 1 Plano desa Kodi. Namun di bantah oleh Bawaslu SBF  bahwa tidak pernah terjadi protes dan buka kotak DA 1 Plano.

Karena kedua kubu bersikukuh pada keterangan masing-masing, walau sudah diintervensi oleh KPU Provinsi, namun kedua kubu yaitu KPU dan Bawaslu tetap pada keterangan masing-masing. Akibatnya pleno untuk SBD di skors dua kali. Pada saat skors kedua dicabut Thomas Dohu menengahi dengan meminta Berita Acara perubahan angka tersebut, yang tidak bisa ditunjukkan oleh KPU SBD.
KPU SBD bersikukuh bahwa saat perubahan data pada Form DB Bawaslu SBD ada dan bahkan tanda tangani Form DB sehingga KPU beranggapan sudah setuju sehingga ditetapkan dalam pleno kabupatwn SBD. Namun disanggah Bawaslu saat itu mereka hanya paraf tidak tanda tangan karena masih ada perbedaan angka dalam form DA1 dan DB sehingga paraf diberikan dengan catatan agar diperbaiki namun KPU SBD malah menetapkan sebagai hasil pleno kabupaten
Untuk membuktikan perubahan disetujui dalam pleno kabupaten SBD resmi dan di setujui kedua pihak, maka Ketua KPU provinsi sebagai pimpinan Pleno meminta KPU menunjukkan Berita Acara Perubahan, namun oleh KPU dijawab tidak membawa sementara di kirim ke Kupang. Bawaslu SBD membantah adanya berita acara perubahan, ia bersikukuh hingga saat ini belum menerima salinan berita acara dan tidak menyetujui perubahan tersebut. Namun karena KPU tidak ada itikad baik dalam menanggapi protes Bawaslu sehingga masalah ini dibeberkan dalam pleno tingkat provinsi. Akhirnya  pimpinan Pleno lakukan pending untuk memberi waktu bagi KPU SBD menunjukkan Berita Acara Perubahan itu.

Kepada media ini dalam wawancara khusus, Ketua KPU SBD Mikhael Boli tetap bersikukuh bahwa perubahan pada data Form DB di kecamatan Kodi karena ada protes dari saksi semua pemilihan dan Bawaslu pada item suara calon DBD. Sehingga pleno kabupaten dipending sambil dilakukan perubahan. Namun esoknya form DA1 tidak ditanda tangani oleh PPK kecamatan Kodi sehingga dalam pleno kabupaten SBD Bawaslu dan Saksi meminta membuka kotak Form DA1. Dan KPU mengikutinya sambil PPK Kecamagan Kodi membaca Form DA. Sehingga dibukalah kotak DA 1 Plano dan diinput ke DP1 dan diprint kepada seluruh saksi dan Bawaslu. Dan KPU meminta paraf dan catatan jika ada perbedaan angka dan koreksi selama 1 jam. Dan karena form dikembalikan tanpa catatan dari saksi dan Bawaslu, maka KPU menginput lagi lalu diprint. Dan dikembalikan ke mereka untuk diparaf lagi. Dan dibuatlah berita acara perubahan. Terhadap bantahan Bawaslu SBD bahwa tidak ada setuju dengan perubahan data DB1, dituangkan dalam keterangan khusus pada satu berita acara Mikhael Boli nyatakan silahkan saja mereka bicara seperti itu, tapi KPU sudah melakukan semua proses sesuai mekanisme yang berlaku. Tidak ada kecurangan dan semua disetujui oleh Forun Pleno SBD baru ditetapkan. Dan semua tertuang dalam berita acara.

Komisioner Bawaslu Kabupaten SBD
yang diwakili oleh Dominggus Oktivianus Nani, Komisioner Divisi Pengawasan kepada media ini tetap membantah semua keterangan KPU itu. Ia tetap bersikukuh bahwa KPU tetap mengukuhkan dalam pleno tanpa mengindahkan koreksi Bawaslu dan tanpa adanya berita acara. Bahkan perubahan Data pada DB 1 itu tanpa protes dan pembukaan kotak C1 Plano.  Dan Bawaslu meminta agar KPU bisa lakukan tunjukkan berita acara dan bila perlu form DA 1 yang diparaf Bawaslu itu ke forum Pleno tingkat provinsi ini untuk membuktikan semua pengakuan mereka.

Sampai  berita ini dipublikasi KPU SBD belum bisa menunjukkan berita acara dan Form DB 1 pleno kabupaten dengan koreksi dan paraf Bawaslu SBD sehingga pimpinan Pleno Tingkat provinsi NTT memberikan waktu sampai Sabtu, 11/5. ■■ Juli BR

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *