Pleno KPU Provinsi NTT Baru Tetapkan Perolehan Suara 9 Kabupaten

NTT, Kupang Media., ■■ Sampai hari kedua (Rabu, 8/5/2019) pelaksaan  Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilu serentak 2019 tingkat KPU Provinsi NTT baru berhasil mensahkan perolehan suara dari sembilan  (9) kabupaten.

Pada penutupan rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan perolehan suara pemilu serentak 2019, yang digelar sejak Selasa, 7/5/2019, Thomas Dohu menjelaskan bahwa sampai hari kedua baru 9 kabupaten yang dapat diplenokan dan ditetapkan perhitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi NTT, akibat ada beberapa kabupaten yang data pleno perolehan suaranya ditingkat kabupaten catatan saksi dan pengawas dengan angka yang dibacakan oleh KPU kabupaten. Namun semua sudah bisa dijelaskan dengan baik dan dikembalikan kepada KPU kabupaten untuk memperbaiki data  berdasarkan kesepakatan pleno dengan merujuk pada PKPU yang berlaku.

“Sampai hari kedua kami baru berhasil mensahkan perolehan penghitungan  suara dari sembilan  kabupaten  yang sudah memasukkan hasil pleno tingkat kabupaten kepada KPU Provinsi NTT. Baru sembilan kabupaten akibat ada perbaikan di data beberapa kabupaten yang memiliki data berbeda antara data di KPU Kabupaten ybs, dengan data pada KPU Provinsi, Bawaslu maupun saksi, terutama data pengguna hak pilih disabilitas. Tapi semua sudah bisa di selesaikan dengan baik dalam pleno ini dengan meminta persetujuan peserta sidang dengan merujuk pada aturan PKPU yang ada.” Jelas Dohu.

Kesembilan kabupaten tersebut adalah Kabupaten Manggarai Timur, Sumba Tengah, Sabu Raijua, Rote Ndao dan Malaka (hari pertama.Selasa, 7/5) dan lima kabupaten yaitu Kabupaten Sumba Barat, Malaka, Belu,   Manggarai Barat dan Nagakeo  pada hari kedua (Kamis, 8/5).

Ketua KPU NTT Thomas Dohu menjelaskan bahwa hari Ketiga (Kamis, 9/5) akan dilanjutkan dengan pleno Kabupaten Sumba Timur, Nagakeo, Kota Kupang dan Kabupaten Kupang.

Dalam pantauan media ini, jalannya pleno berlangsung baik penuh keterbukaan dan santai. Pleno yang dimulai tepat pukul 08.00 wita selalu berakhir tepat pukul enam lebih wita. Pleno berlangsung  di ball room Sahid T-More.

Dengan ditetapkanya hasil perolehan suara berdasarkan hasil  pleno tingkat kecamatan dan kabupaten dari  9 kabupaten tersebut, maka masih tersisa 13  kabupaten dan 1 kota Kupang yang belum lakukan pleno tingkat provinsi NTT.

Sampai hari kedua pleno menurut Dohu masih ada lima (5) kecamatan yang masih lakukan perampungan administrasi hasil penghitungan suara, yaitu di satu dari 21 kecamatan di kabupaten Manggarai, 1 dari   21 kecamatan di Kabupaten Sikka, 5 dari 17 kecamatan di kabupaten  Alor, 1 dari 19  kecamatan di kabupaten Flotim, dan 1 dari 51 kecamatan di  Kota Kupang.  Sedangkan yang lakukan PSL sebanyak 5 kecamatan dan  55 kecamatan lakukan PSU.

“Kami harapkan semua kabupaten yang masih lakukan perampungan administrasi hasil perhitungan suara bisa segera selesaikan dan masuk dalam pleno. Menurut jadwal pleno tingkat provinsi dari 7-10/5, tapi bisa ada perpanjangan waktu jika dikabupaten masih ada kendala. Sedangkan jadwal pleno kabupaten sampai 12 Mei.” Ujar Dohu menjelaskan masalah waktu pleno tingkat provinsi dan pleno kabupaten yang masih berlangsung.

Thomas menjelaskan  bahwa kendala utama  adalah akibat karena PSU dan PSL sehingga belum rampungnya administrasi hasil pleno. Selain itu adanya perbedaan  data pada DPTD, DPK dan DPT Disabilitas. Sedangkan selisih suara tidak ada. Perbedaan jumlah pemilih  yang membuat sedikit makan waktu pleno kabupaten/kota sampai ke pleno provinsi. “Namun semuanya bisa diselesakan dengan baik. Dan alasan belum ditetapkannya hasil pleno oleh kabupaten  karena menunggu hasil pleno kecamatan di tanda tangani oleh PPK.” Jelas Dohu santai.

Kabuapaten Rote Ndao awalnya bermasalah  namun atas penyelesaian bersama, masalah rekomendasi perbedaan antara data rekomendasi KPU ada 14 tapi yang dilaksanakan oleh KPU Rote Ndao hanya satu. Masalah tersebut sudah diselesaikan dalam pleno tingkat provinsi ini, jelas Dohu. Keputusan akhir kedua nama pemilih yang ditemukan berKTP kabupaten Kupang dan Sumba dikembalikan ke tingkat kabupaten yang bersangkutan untuk dimasukkan dalam data pemilih. ” Karena tidak cukup waktu untuk penyelesaiannya. Di UU no. 8 dan PKPU no. 3 tentang PSU harus paling lambat 10 hari dan tidak cukup waktu untuk penyelsaiannya di pleno ini.” Jelas Dohu singkat.

“Kelima kabupaten yang masih belum memasukkan hasil pleno tidak akan mengganggu pleno tingkat provinsi, karena jadwal pleno kabupaten sampai tanggal 12 Mei. Sedangkan jadwal Provinsi hanya hanya tiga hari 7-10 Mei sehingga KPU provinsi mengambil keputusan untuk memulai pada 7 Mei kemarin walaupun baru   6 kabupaten yang siap sambil menunggu hasil pleno kabupaten lain masuk. Semoga dalam sisa hari ini tidak ada lagi masalah.” Harap Thomas diakhir wawancara kami. ■■ Juli BR

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *