Peringati Hari Tata Ruang Nasional 2018, IAP Provinsi NTT Gelar Sarasehan Tata Ruang

NTT, Topnewsntt.com., Komisariat  IAP NTT gelar sarasehan sehari tentang Tata Ruang Nasional dengan mengundang pimpinan SKPD, OPD, pemerintahan provonsi, legislatif, bupati dan walkot, NJO, LSM. Badan Pertanahan Nasional dan Yosep Nae Soi nyatakan bahwa ia adalah salah satu pelaku persetujuan uu tata ruang.Wagub NTT Yosep A.Nae Soi dalam sambutan sampaikan jika bicara tentang Tata Ruang maka bukan hal baru bagi dirinya karena saat menjadi Anggota DPR RI pembahasan tentang Tata Tuang adalah tugasnya. ” pada tahun 2005 saat rancang uu tata ruang dibahas, sebenarnya saya ada dalam lingkaran pembahasan tersebut. Sebenarnya kata tata ruang bukan hal baru tapi berasal dari bahasa Inggris ( lay out). Yang berarti  bagaimana pemerintah  mengatur dan menata ruang atau wilayah yang berada  di kota provinsi  dan kabupaten sesuai UU dan Perda yang berlaku tentang tata ruang yang berwawasan lingkungan hijau. Dalam tataran sarasehan ini kita bicara tentang tata tuang yag dikaitkan dengan pemimpin politik.  Berbicara tentang  tata ruang artinya berbicara tentang kunci dari pelaksana Tata Ruang ( leader, head dan lay out). Artinya bagaimana kita sebagai pemimpin membuat sebuah kepemimpinan  dalam lay out (tata ruang)  yang baik sehingga semua  program kerja berjalan dengan baik.” Jelas Yosep panjang terkait Tata Ruang dikaitkan dengan pemimpin dan politik.

Nae Soi secara gamblangkan ungkapkan bahwa Naskah akademik UU Tata Ruang Indonesia jadi bahan pembicaraan umum karena Tata Ruang di Indonesia dinilai paling kacau. “Dalam konsep tata ruang, sangat  bagus, tapi pelaksanannya sangat amburadul. Semua pemimpin rata-rata tidak menjalankan penataan  ruang diwilayah kerjanya sesuai tuntutan UU Tata Ruang. Padahal sudah ada UU penata ruang yaitu UU no :  26/2007 adalah tentang penata ruang. Untuk pelaksanaa Tata Ruang yang benar sesuai UU Tata Ryang, dibutuhkan  pemimpin yang kuat untuk mengimplementasikannya.” Tandas Yosep.

Untuk pelaksanaan UU Tata Ruang sesuai aturan mainna, Yosep berpendapat dibutuhkan sebuah sistem yang menghentak atau “Politik gempa bumi”  ala  Yosep Nae Soi yaitu  “lakukan hentakan agar semua pihak taat tata ruang dan politik.” Tandas Yosep sekali lagi.

“Saat ini di NTT, Kabupaten Manggarai sudah lakukan tata ruang sesuai UU no 26/2007.” Ujar Yosep menginformasikan.

Sedangkan anggota DPR RI fraksi Gerindra, Farry Francis sebagai salah satu pemateri, menjelakan bahwa saat ini sedang dibahas UU jasa konstruksi dan arsitek. UU jalan dan revisi UU  tentang lalu lintas dan jalan raya. Dan sudah bertemu dengan berbagai komponen dan stakeholder untuk  bahas berbagai masalah dilapangan untuk diaangjat dalam RUU.

“Dari hasil penelusuran tim kerjanya di Kupang ditemukan sejumlah masalah dilapangan dalam pelaksanaan  rencana tata ruang. Bahwa selama ini sudah  berlangsung tidak secara  baik sesuai UU 26/2018, yaitu  ruang tata kota berbasis lingkungan ruang terbuka hijau. Kami dari DPR RI  Komisi 5 memberi dukungan penuh. Karena dalam UU Tata Ruang no : 26/2018, wilayah Kota harus siapkan  30% bagi RTH dari seluruh luas wilayah. Dan kota Kupang belum sampai 30%. Sebuah wilayah perkotaan  harusnya  ditata dengan memberi 30% lahan bagi RTH sesuai uu no 26/2007. Hal lain yang kami temukan bahwa di Kota Kupang banyak terjadi  konflik penguasaan tata ruang laut dimana terjadi alih fungsi lahan. Maraknya pemekaran wilayah tanpa melihat kemampuan pemekaran wilayah dan tata ruang juga menjadi masalah hingga saat ini. Anggaran dalam politik tata politik tidak berpihak.  Padahal secar politik,  tata ruang dan NTT adalah sebagai Cincin Api Pasific. NTT adalah salah satu provinsi dengan wilayah rawan cincin api pasific.” Jelas Farry panjang.

Sedangkan walikota Kupang, DR.Jefry Riwu Kore dalam pemaparannya sebagai salah satu pemateri  menjelaskan tentang permasalahan terkait tata ruang di kota Kupang.
” Di Kota Kupang, tata ruang masih belum ditata dengan baik, dan sangat  perlu di tata kembali. Dan ide ini saat kami sebagai pemkot coba bicarakan sangat  disambut baik oleh pak Andre Riwu Kore,  kadis PUPR Provinsi NTT.
Kami bersama pak Andre buat perencanaan penataan di  lima koridor yaitu koridor satu dari polda sampai ke  kantor gubernur NTT, dan koridor 3 adalah dari depan BI  sampai Boni-M,  koridor 4 dari Tamnos, koridor 5 di Bundaran Tirosa di Bundaran PU. Dalam penataannya Koridor 1 dan 2  dari dan (APBD 1 NTT),  Koridor 3 dan  4 dari dana APBD, dan Koridor 5 oleh dana APBD kota Kupang.” Ujar Jefry menjelaskan.

Jefry yakinkan jika Kota Kupang ditata, maka akan bagus.  Jika taman, drainase dan lampunya ditata bagus. Sehingga kota kupang menjadi pusat atau icon provinsi. Walikota nyatakan jika Penataan kota harus  jadi prioritas pemkot.
Jefry sesalkan bahwa dalam proses penataan oleh pemkot Kupang terjadi   masalah anggaran seperti untuk koridor 5 diperlukan  dana 16 milyar. Pos 1 butuh dana 6 milyar. Eks Teluk Kupang butuh dana 7 m. Dan Tamnos butuh dana 6 m.
“Taman didepan Inaboi juga akan ditata ulang. Penataan koridor dan taman-taman  dikanan kiri bandara yang kumuh. Tapi itu adalah jalan provinsi dan sudah minta ijin ke balai untuk  di tata oleh pemerintah Kota Kupang dengan dana 3 m. Namun pengajuan anggaran yang belum disetujui oleh DPR.” Jelas Jefry.

“Pemkot Kupang juga sudah anggarkan agar setiap kelurahan tanam 6 ribu pohon dengan pohon sepe, ketapang dan kelor.  Dan untuk RTH di seluruh  kota Kupang akan ditanam 1.000 pohon. Tapi drainase belum bagus di kota Kupang dan kami  akan minta dana ke komisi 5 dan Kementerian PUPR.  Ada 5 titik yang paling bahaya dan macet di Kota Kupang.” Jelasnya lagi.

Masalah lahan juga masih jadi kendala berat di kota kupang. Seperti terminal Bimopu yang masih belum terselesaikan. Walau sertifikat an pemkot, namun tanah masih di duduki masyarakat. Dan hari ini sudah dilakukan peletakan batu pertama setslah lalui berbagai upaya penyelesaian bahkan sampai digertak.

Anton Hajon bupati Flotim, menyatakan bahwa dalam pembangunan tidak diberi perhatian khusus dalam tata ruang kota Larantuka. Kota Larantuka dikenal sebagai kota religi  dengan kegiatan Samara Santa yang sudah berlangsung ratusan tahun. Kota Larantuka adalah salah satu kota tua di NTT.

Ketua Komisariat Provinsi NTT Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAP), Nara Laurensius, ST, MT, menjelaskan bahwa Penyelenggaraan Kegiatan Sarasehan merupakan kegiatan bersama antara Kanwil ATR/BPN Provinsi NTT dan Dinas PUPR Provinsi NTT. Hal ini telah dikoordinasikan oleh Pengurus Komisariat Provinsi NTT (IAP) dengan
Kepala Kanwil ATR/BPN Provinsi NTT, Slameto Dwi Martono, SH, MH dan Kepala Dinas PUPR Provinsi
NTT, Ir. Andre W Koreh, MT, sebagai leading sector.

Penataan Ruang di Provinsi NTT, menurut Nara Laurensius, sebagai tujuan dari sarasehan ini adalah bagaimana  mengadvokasi para pemimpin daerah di Provinsi NTT dalam memberikan kepemimpinan politik dan memahami sektor Penataan Ruang dalam rangka mendorong pembangunan ekonomi dengan mengetengahkan skala ekonomi wilayah dan aglomerasi, meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan, memperkuat hubungan kota-desa dan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim, mengurangi risiko bencana dan intensitas penggunaan energi, mengatasi kesenjangan sosial dan tata ruang dan memajukan kohesi wilayah dan kesalinglengkapan pada daerah, baik yang berkembang maupun yang sedang mengalami Kemerosotan.

Micky Natun, ST, MSi, selaku Ketua Panitia Sarasehan Hari Tata Ruang Nasional Tahun 2018 juga menjelaskan bahwa kegiatan ini sangat istimewa karena inilah kali pertama para
pemangku kepentingan dalam Penataan Ruang Wilayah dan Kota tingkat nasional hadir bersama pemimpin daerah di Provinsi NTT untuk
mendiskusikan secara khusus mengenai dinamika perencanaan spasial untuk mewujudkan ruang yang layak huni dan layak Investasi di Provinsi NTT.

Narasumber dalam Sarasehan Nasional ini adalah: Ketua Komisi V DPR RI, Ir. Fary Djemy
Francis, M.M.A. ; Wakil Gubernur Provinsi NTT , Drs. Josef Nae Soi, M.M.; . Direktur Jenderal Tata Ruang ATR/BPN , Dr. Ir. Abdul Kamarzuki, M.P.M; Walikota Kupang, Dr. Jefirstson Riwu Kore, MM, MH; Bupati Flores Timur ,Antonius H.G. Hadjon, ST ; dan Ketua Umum Pengurus Nasional IAP Ir. Bernadus Djonoputro, IAP.

Sedangkan Panelis yang  hadir yaitu Guru Besar Ekonomi Pembangunan UKSW Salatiga Prof. Daniel D. Kameo, SE, MA, PhD, Akademisi Prodi Kajian Pengembangan Perkotaan Universitas Indonesia Dr. Phil. Hendricus Andy Simarmata, ST, M.Si, Ekonom UKAW Kupang Dr. Frits O Fangidae, M.Si, MEP; dan sebagai Moderator adalah Ir. Juniar Ilham Pramukadianto, MT, IAP-Ketua BSLS PN-IAP Indonesia.
turut hadir para Bupati dan Walikota se-Provinsi NTT, Gubernur
Provinsi DKI Jakarta, Gubernur Provinsi Jawa Barat, Gubernur Provinsi Jawa Tengah, Gubernur Provinsi Jawa Timur, Gubernur Bali, Gubernur NTB,
Gubernur Maluku Utara, Walikota Surabaya serta lintas pemangku kepentingan serta masyarakat
umum di Provinsi NTT.

Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAP) adalah organisasi profesi perencanaan wilayah dan kota tertua dan terbesar di Indonesia dan Asia Tenggara, didirikan pada tahun 1971, beranggotakan lebih dari 2.500 perencana wilayah dan kota, dengan ±1.500 diantaranya adalah perencana bersertifikat LPJKN. Anggota IAP tersebar di seluruh provinsi di Indonesia, dan telah terbentuk 26 kepengurusan provinsi.

Pengurus Komisariat Provinsi Nusa Tenggara Timur Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAP) telah
diberikan mandat oleh Pengurus Nasional IAP tanggal 9 Agustus 2018 dengan Anggota saat ini berjumlah 171 orang yang tersebar di Kab/Kota se
– NTT. **))juli br

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *