Moratorium Pengiriman TKI Dalam Pandangan Ferry Kaesmetan,ST : “Solusi Tepat Berantas Traficking”

Penulis FERRY KAESMETAN,ST, Pria  asal Kabupaten TTS lulusan Universitas  Warmadewa Denpasar, Bali, Fakultas Teknik Jurusan Teknik Arsitektur tahun 1996, calon anggota DPRD Provinsi Dapil 8 Kabupaten TTS Partai Garuda, dan seorang pengusaha Teknik Arsitektur dan  Founder and Principal Architect di eFKarchitct,  Architecture & Construction’s Industries di   Denpasar – Bali,

Denpasar, Topnewsntt.com., Kepada Top News NTT  pria asal Kabupaten TTS ini menulis  via pesan wattsappnya pada Jumat,12/10/2018 terkait tekad Gubernur NTT memoratorium Pengiriman TKI asal NTT ke luar negeri yang diapresiasinya sebagai sebuah keputusan tepat ditengah kondisi miris dan mengkhawatirkan  makin maraknya kasus traficking di NTT. Keputusan itu menurut Ferry adalah sebuah solusi tepat dalam memberantas kasus Human Traficking di NTT.  Atau bisa diharapkan memutuskan mata rantai kasus traficking yabg saat ini menjadi sebuah lingkaran setan bagi pemerintah dan aparat penegak hukum di NTT untuk memberikan keadilan hukum bagi korban dan hukuman setimpal bagi pelaku. Untuk selesaikan kondisi amburadul ini menurut Ferry memang butuh pemimpin yang tegas dan berani seperti Gubernur Viktor B.Laiskodat. Karena dimatanya Viktor B.Laiskodat adalah sosok pemimpin yang  konsisten, tajam, pintar dan takut akan Tuhan.

Kepada Top News NTT, Fery,   jebolan  Universitas Warmadewa Denpasar, Bali, fakultas teknik jurusan Teknik Arsitektur tahun 1996 menyampaikan apresiasinya terhadap  tekad gubernur Viktor B.Laiskodat dalam ulasan berikut.

Moratorium, tulis Ferry dalam pesan wattsappnya, adalah sebagai sebuah solusi  tepat bagi pemberatasan kasus Traficking di NTT. Apalagi bago Kabupaten TTS yang akan diwakilinya kelak di DPRD Provinsi NTT jika dipercaya masyarakat TTS, merupakan salah satu gudang TKI dan  korban Traficking  terbanyak datang dari TTS.

“Tekad Pemerintah Provinsi NTT dalam penghentian atau moratorium TKI asal NTT ke luar negeri adalah sebuah keputusan tepat dalam berantas dan hentikan kasus traficking. Apalagi bagi kabupaten TTS yang menjadi dapil saya, adalah gudang TKI dan rawan traficking. Korban terbanyak datang dari TTS.” Tulisnya mengapresiasi.

Ferry yang pada tahun 1994-1996 pernah menjabat ketua GMKI Cabang Denpasar, dan  beberapa organisasi lainnya ini, melihat bahwa moratorium,  secara teory adalah suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah untuk Penundaan dengan batas waktu yang ditentukan untuk sebuah keadaan darurat yang jika terus dilakukan dapat mengakibatkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki demi kesejahtraan Rakyat.

Merintis usahanya sejak 1998 di Bali, Ferry akui TTS selalu menjadi perhatiannya karena menjadi tempat lahir dan menyelesaikan pendidikan sejak SD hingga SMA. Sebagai caleg dari dapil kabupaten TTS dengan tag line “Bersama rakyat melakukan perubahan dengan sumber daya yang dimiliki rakyat untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat NTT”,  Caleg DPRD Provinsi NTT dari partai Garuda No urut 1 dapil 8 Kabupaten TTS, Ferry punya impian untuk mengabdikan diri kelak jika terpilih menjadi wakil rakyat dan akan mendukung penuh moratorium ini.

Dan dalam pandangan Ferry, moratorium terhadap TKI yang dilakukan oleh Pemerintah Propinsi NTT,  adalah  sangat tepat,  terutama untuk daerah TTS,  yang dikenal sebagai Gudang TKI yang dilakukan dengan cara tidak tepat seperti Human Traficking dan kemudian dikategorikan sebagai TKI tidak legal di negara tempat TKI bekerja,  sehingga hak-hak nya sebagai Tenaga Kerja seringkali tidak perhatikan,  karena tidak diketahui oleh Pemerintah Indonesia sendiri saat TKI tersebut berada di negara tempatnya bekerja dan hal ini kemudian menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi TKI itu sendiri, dari tidak menerima Gaji,  tidak diperlakukan secara manusiawi bahkan sering menemui ajalnya dengan cara yang tidak wajar di negara orang.

“Penyelamatan Rakyat dari tindakan kekerasan yang sudah dijelaskan tersebut memang harus dilakukan. Sudah menjadi tugas negara untuk melakukan hal tersebut sesuai dgn amanat UUD 1945.” Tandas Ferry.

Ferry melihat bahwa  jika diperlukan dan sekiranya ini adalah suatu keadaan yang dianggap urgent atau mendesak,  maka pemerintah daerah bisa mengeluarkan Peraturan tersendiri, baik Peraturan Gubernur atau Peraturan Bupati untuk menghentikan tindakan pengiriman TKI dari wilayah NTT, khususnya dari Kabupaten TTS yang terkenal sebagai Gudang TKI.

Sudah barang tentu Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati yang diterbitkan tentang Moratorium ini juga diharapkan memuat tinjauan-tinjauan tentang hukum dan pelaksanaannya sesuai hukum yang berlaku sehingga tidak ada ruang untuk menafsirkannya secara berbeda.” Imbuhnya menyarankan dalam pesannya.

Tugas berikutnya dari Pemerintah, tulis Ferry setelah adanya moratorium ini, yaitu adanya upaya menciptakan lapangan pekerjaan sesuai  daerah asal TKI sesuai dengan daya dukung  daerah yang dimiliki masyarakat di daerah tersebut, sehingga masyarakat dapat bekerja di daerah tersebut, memperoleh penghasilan di daerah tersebut tanpa tertarik untuk mencari penghasilan ke  daerah lain.

Upaya peningkatan pendidikan yang berbasis ekonomi kerakyatan sesuai daya dukung daerah juga perlu ditingkatkan,  sehingga tamatan yang dihasilkan bisa mempunyai pola pikir untuk mengembangkan sumber daya alam di daerah sendiri sesuai dengan kearifan lokal daerah tersebut.

Sekali lagi ini adalah suatu keputusan yang tepat dari Pemerintah Prpoinsi NTT dan tinggal kita tunggu pelaksanaanya.” Tandas Ferry dalam pesan wattsappnya.

Hal ini bisa dilakukan dengan suatu usaha bersama antara Pemerintah dan masyarakat dengan melihat sumber daya yang dimiliki masyarakat dimana masyarakat itu berada.
Pemerintah tinggal memfasilitasi semua kebutuhan masyarakat yang diajukan secara detail dan dapat dipertanggungjawabkan dikemudian hari, lanjutnya.

Untuk itulah dibutuhkan pelatihan atau pendidikan yang memfokuskan kepada ekonomi kerakyatan di daerah masing masing,  sehingga masyarakat dapat melihat potensi apa yang bisa digali dan dikembangkan sehingga bisa diajukan kepada pemerintah untuk di fasilitas..
Kerja sama dengan LSM dan NGO bisa juga dilakukan untuk memberdayakan ekonomi masyarakat ini..

Jika saya terpilih sebagai anggota Dewan,  saya akan mendukung moratorium ini. Tapi kita tahu untuk membuat Undang Undang tentang Moratorium ini tentu diperlukan waktu dalam Paripurna DPRD. Karena itu, saya mengusulkan dikeluarkan suatu peraturan dari Bupati atau Gubernur untuk mengatur Moratorium ini,  mengingat keadaan yang mendesak.” Tulisnya terkait motivasi mencalonkan diri aebagai anggota DPRD Provinsi NTT.

Melihat kondisi masyarakat TTS yang dimatanya masih banyak yang hidup dalam kemiskinan, Ferry merasa  termotivasi  untuk menjadi anggota DPR adalah untuk menjadi penyambung suara masyarakat untuk memajukan kesejahtraan Masyarakat. Bekerja bersama masyarakat dengan sumberdaya yang dimiliki masyarakat untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat adalah mottonya.

Tekadnya jika dipercaya Tuhan dan masyarakat Kabupaten TTS sebagai  Anggota DPR,  ia ingin semua masyarakat mudah menghubungi, sampaikan aspirasi dan kebutuhan mereka kepada dirinya  sebagai wakil mereka. ” Kapanpun selama 5 tahun untuk dapat diperjuangkan di paripurna dengan data data kebutuhan mereka yang lengkap.” Tulisnya tegas.

Sejauh pemgamatannya,  masyarakat begitu sulit menghubungi anggota dewan yang mewakili mereka setelah mereka terpilih terkecuali pada saat reses. Karena itu, Ferry akui sudah  membentuk Rumah Konstituent atau Rumah Aspirasi Rakyat,  yang dapat dihubungi oleh masyarakat kapanpun untuk menyampaikan keluhan dan kebutuhan mereka.

Jika keadaan mendesak atau urgent tentang keluhan masyarakat,  sebagai anggota dewan yang memiliki imunitas, Ferry nyatakan dirinya  bisa meminta pemimpin daerah sebagai kuasa pengguna anggaran untuk mengeluarkan peraturan gubernur dan atau pemerintah  anggaran tentang penyelesaian masalah kebutuhan masyarakat tersebut. Ini motivasi yang pertama.

Motivasi kedua yang mendasari Ferry  ingin mengabdikan kemampuan yang dimilikinya selama ini untuk memajukan masyarakat didaerah yang diwakilinya, yaitu Kabupaten TTS.
“Mencari karir bukanlah tujuan saya menjadi anggota dewan. Saya telah memiliki karir tersendiri sebagai pengusaha dan pemilik perusahaan yang bernama eFKarchitect yang bergerak di bidang Architecture & Construction’s Industries sejak tahun 1998 di Denpasar. Dan saya tidak berniat untuk memindahkan perusahaan saya di Kupang atau Soe,  karena akan menimbulkan conflict of Interest. Jadi Perusahaan imbalan tetap berjalan di Denpasar. Jadi ini murni adalah panggilan pengabdian saya untuk mencoba membantu masyarakat menjadi lebih baik, dengan cara cara yang saya anggap relevan.” Tulisnya tentang motivasi dasar pencalonan dirinya sebagai anggota DPRD Kabupaten TTS.

Kembali ke  moratorium ini,   Ferry anjurkan agar Pemerintah Provinsi NTT  harus lebih kreatif buka lapangan pekerjaan baru sesuai dengan sumber daya masyarakat di daerah  di 22 kabupaten kota di NTT.

Program pemberdayaan, pelatihan dan  pendidikan yang berfikir pada ekonomi mikro masyarakat sesuai sumber daya masyarakat harus dilaksanakan sehingga masyarakat dapat melihat peluang usaha bagi diri mereka di daerah asal dan pemerintah tinggal memfasilitasinya.

Usaha lain yang bisa dtempuh pemerintah provinsi NTT adalah jalin kerja sama dengan stakeholder, LSM atau NGO untuk melakukan pelatihan pelatihan tersebut,  sesuai sumber daya yang dimiliki masyarakat di daerah tersebut..

” Menurut saya,  pemerintah Propinsi telah berhasil menarik investor yang mau menanamkan modalnya di NTT,  terutama di kota Kupang. Terlihat dengan dibangunnya hotel,  rumah sakit swasta dan Mall yang terkenal. Saya pikir itu juga membuka lapangan pekerjaan bagi penduduk di sekitarnya. Kita tidak bisa menutup mata,  bahwa itu suatu keberhasilan dari pemerintah Propinsi samaria diberi apresiasi karena kita semua tahu begitu susahnya menarik investor. Pemerintah Propinsi saat ini harus lebih maju lagi untuk menarik investor di bidang industri industri yang bersentuhan langsung dengan sumber daya lokal masyarakat pedesaan dan tentunya juga akan membutuhkan tenaga kerja dari penduduk sekitar di daerah industri tersebut. Tentu,  infrastruktur ke desa desa dengan sumber daya masyarakat yang menjanjikan harus dikebut jika ingin menarik minat investor. Masalah Traficking yang terjadi harus diselesaikan dengan melihat akar permasalahannya. Apakah Pendidikanya kurang..? Apakah memang tidak ada sumber daya alam disana sehingga ekonomi masyarakat begitu mem-prihatinkan dan membuat masyarakat hanya berpikiran untuk keluar kampung dan bekerja di negri orang melalui jalur yang tidak legal..!? Semuanya harus diperhatikan.” Tulisnya lagi.

Terkait kasus yang belum tuntas dan mungkin indikasi  ada oknum yang bermain di dalamnya, tentu pemda dan gubernur harus punya institusi yang bisa dipergunakan untuk menuntaskan semua ini dan memberi hukuman yang setimpal bagi para pelakunya.
Tentu ada perdebatan tentang asas praduga tak bersalah dan itu bisa dijadikan mainan politik di permukaan,  karena itulah saya mengusulkan adanya peraturan gubernur atau peraturan bupati tentang moratorium TKI ini dan tentunya dengan pasal-pasal yang sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga tidak bisa ditafsirkan berbeda.
Tentu juga bisa disimpulkan bahwa peraturan gubernur ini bisa digugat oleh anggota dewan, karena disusun tanpa melibatkan anggota dewan,  tapi dalam keadaan mendesak,  hal itu bisa dilakukan dan untuk membatalkan moratorium tersebut DPR harus meminta MK untuk membatalkannya karena Moratorium adalah suatu produk hukum dan berlaku untuk masa yang ditentukan menurut kebijaksanaan pemerintah daerah yang mengeluarkan peraturan tersebut.

Tentang hukuman untuk pelaku yang terjadi di luar negeri,  saya pikir pemerintah propinsi telah bekerja dangan baik bersama departemen luar negri untuk melakukan advokasi dan hukum di negara yang bersangkutan. Pemda harus siap dan DPR sendiri harus siap. Untuk itulah harus lahir sebuah  keputusan dan  inovasi yang briliant yang menyentuh masyarakat terutama ekonomi mikro masyarakat. Dimana  APBD yang diajukan harus benar-benar detail. Baik itu dalam Perencanaannya,  waktu pelaksanaannya dan jika ada yang bersifat  ekonomi dari investor atau untuk peningkatan PADnya harus benar benar dihitung payback periode nya. Jadi jika sudah disetujui,  tidak ada alasan dari pemerintah sebagai kuasa pengguna anggaran untuk menyatakan ada anggaran sisa yang harus dikembalikan karena salah hitung dananya kurang. Karena itu dipetlukan orang yang tepat di pemerintahan dan juga orang yang tepat di DPR. Sehingga semua program yang direncanakan bisa terus dilakukan.Memang diperlukan perubahan yang Dramatic untuk menuju suatu masyarakat yang lebih baik.” Tandasnya dalam pesannya akhiri wawancara kami. **))juli br

6 thoughts on “Moratorium Pengiriman TKI Dalam Pandangan Ferry Kaesmetan,ST : “Solusi Tepat Berantas Traficking”

  • Oktober 13, 2018 pada 3:39 am
    Permalink

    Kalau pemimpin nya gampang ditemui oleh masyarakat, pastinya masyarakat gampang memberi inpirasi mereka,apa yang menjadi harapan mereka,
    Sukses selalu pak ferry Kaesmetan. Tuhan memberkati karya2 anda dalam membantu masyarakat menyalurkan inspirasi mereka.

    Balas
    • November 30, 2018 pada 1:43 pm
      Permalink

      Iya bnr

      Balas
    • November 30, 2018 pada 2:41 pm
      Permalink

      Terima Kasih untuk Dukungannya.
      TUHAN JESVS memberkati

      Balas
    • November 30, 2018 pada 2:43 pm
      Permalink

      Terima Kasih untuk Dukungannya.
      TUHAN JESVS memberkati..

      Balas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *