Maksi Nenabu, : “pesan Wagub Nae Soi untuk PUPR NTT Bangun Infrastruktur butuh Kolaborasi Anggaran”

NTT, TOP News NTT■■ Demikian pernyataan Maksi Nenabu, Kadis PUPR NTT terkait pesan Wagub.Josef Nae Soi saat  kunjungan   kerja ke dinas ini pada Kamis, 15/10 lalu.
“Iya benar, bapak wakil gubernur NTT  datang  berkunjung ke dinas kami intinya adalah untuk  memberi semangat, dorongan karena pencapaian kinerja pembangunan infrastruktur jalan yang jadi komitmen gubernur dan wakil gubernur NTT dan jadi tugas dinas kami sudah kami lakukan dan menjadi penting untuk menjawab visi misi kedua pemimpin. Titik berat dukungan bapak wagub adalah  ke infrastruktur yang diakui beliau luar biasa berat. Dan beliau merasa penting untuk datang lihat apa yang sudah, sedang dan akan dibuat Dinas PUPR NTT untuk wujudkan visi misi keduanya di bidang infrastruktur hingga 2023 nanti. Kesimpulanya, beliau nyatakan untuk bangun infrastruktur NTT butuh kolaborasi semua pihak baik pemerintah pusat hingga daerah, swasta dan pihak lain.” Pungkas Maksi kepada media ini, Jumat 16/10 di ruang kerjanya.

Kepada Wagub Nae Soi, aku Maksi disampaikannya catatan capaian yang sudah dilakukan, sedang dan akan dikerjakan di tahun anggaran 2021-2023. “Beliau apresiasi dan  tetap mendorong untuk kita terus  kerja keras. Bapak wagub  ingatkan kami untuk kerja apa adanya dan lurus, juga ingatkan bahwa PUPR adalah yang rawan.” Ujar Maksi santai.

Wagub Nae Soi, lanjut Maksi, juga melihat  tentang kebutuhan anggaran yang begitu besar karena infrastruktur yang masih sangat dibutuhkan.
“Jalan kemarin sudah selesai, tapi air minum dan irigasi kebutuhannya masih banyak. Wagub ingatkan nanti beliau masih punya tanggungjawab ke Jakarta, beliau  akan berusaha cari sumber-sumber lain untuk penuhi kebutuhan anggaran.” Ungkapnya lagi.

Progres untuk pelaksanaan program  infrastruktur jalan, jelas Maksi,
“Yang sudah dicapai oleh Dinas PUPR NTT dari beban ruas jalan 2.650 km yang jadi tanggung jawab dinas ini terdiri dari  jalan yang dalam kondisi tidak mantap sepanjang 906,74 km. Sampai Okotober 2020 kita sudah selesai kerjakan  mencapai sepanjang  372,74 km, dengan 906,74 km jalan tidak mantap, yang mantap ada 1.743 km  ditambah capaian 373 km, total yang selesai dkerjakan atau disentuh menjadi sepanjang 2.115 km, sisanya nanti di 2021 kita  programkan sepanjang 545 km.”

“Jadi pencapaian pembangunan ruas jalan sudah 372 km dari komitmen gubernur dan wakil gubernur  sepanjang 906,74 km tersebut di tahun anggaran  2020 dengan anggaran dari pnjaman Bank NTT sebesar Rp150M, dan Pinjman  PT SMI sebesar  Rp189M, ada juga DAU dan DAK (Rp130-an M) total mencapai  Rp372 M.” Ungkapnya.

Sudah diprogrmkan di tahun 2021 untuk selesaikan sisa jalan sepanjang 545 km masih butuh anggaran sebesar Rp890-an M lebih yang saat ini  masih dalam proses pembahasan yaitu dari pinjaman Bank NTT dan PT SMI.
“Intinya bapak Wagub minta kedepannya kita  kerja dengan baik dan semangat,  kepada kotraktor kerja dengan baik.” Tandasnya.

Kendala, menurut Maksi hanya  terkait kesiapan rekanan kerja saja, “Karena mereka juga punya pekerjaan lain sehingga tidak bisa simultan tapi kita tetap dorong saja agar semua dikerjakan dengan baik sesuai rencana.” Ujarnya tenang.

Untuk tahun 2021 sudah usulkan juga  jaringan air bersih dari mata air yang sudah ada kepada masyarakat.
“Kita siapkan 20 paket jaringan instalasi aie bersih  yang akan dikerjakan di  tahun 2021. Untuk sampai ke  sambungan rumah harus  kolaborasi dengan  pemkab. Untuk 20 paket jaringan instalasi air bersih itu dengan anggaran Rp75 miliar,  termasuk ada juga satu paket mesin penyulingan air laut menjadi air tawar. Sumber daya air baku irigasi, rencananya akan  bangun 22 embung sesuai usulan yang masuk dan desain kami.  Membuat embung prosesnya banyak karena harus melihat lokasi dan kondisi tanah harus penuhi syarat pembangunan embung, tidak boleh tanah yang dengan resapan air tinggi. Semuanya  berbasis kepada perencanaan desain. Sedangkan untuk sumur bor masih jadi kewenangan dinas ESDM karena UU lama, memang rencananya akan dialihkan ke PUPR NTT tapi masih tunggu regulasinya.” Ungkapnya menjelaskan.

Tapi untuk atasi kekeringan dan penuhi kebutuhan air baku, menurut Maksi,  tidak ada jalan lain dengan bangun infrastruktur pendukung seperti embung dan sumur bor di 22 kabupaten tapi  harus kolaborasi dengan kabupaten dan lembaga lain, tidak bisa dibebankan semua ke pihak provinsi NTT.
“Sistem yang dibangun dalam percepatan infrastruktur jalan dan air sampai tahun 2023. Tahun 2021 kita programkan yang sisa ruas jalan sepanjang 545 km, tidak  semua lnya akan di aspal. Sistem kita adalah yang di tahun 2020, tidak semua diaspal tapi  tetap disentuh;  kami aspal di ruas jalan  yang ideal untuk  di aspal dan di lokasi yang hanya bisa pengerasan kami  lakukan pengerasan. Tapi tetap semuanya  disentuh dulu. Dengan tujuan untuk mengurangi waktu tempuh yang awalnya tinggi menjadi rendah untuk bagian yang diaspal maupun pengerasan. Tahun 2021-2023 kita akan aspal lagi  jalan yang belum aspal. Jadi target gubernur  dan wakil gubrrnur akan selesaikan 906,74 km dalam waktu 3 tahun sampai 2023. Sampai Oktober 2020 semua sudah disentuh, sudah tercapai dengan sebagian di aspal dan sebagian dilakukan pengerasan. Jalan dengan kualitas rendah dan waktu tempuh tinggi kita ubah menjadi kualitas meningkat dan waktu tempuh dikurangi. Semua bisa dilakukan tidak hanya bisa dengan APBD  saja, apalagi pada masa pandemi ada recofusing, maka kita harus lakukan pinjaman daerah. Pilihannya tidak semua bisa diaspal, tapi tetap disentuh walau hanya dengan pengerasan.” Jelasnya.

Sebelum masa kepemimpinan VB-JNS, menurut Maksi,
“Lambatnya pembangunan infrastruktur jalan akibat konsep program yang hanya konsentrasi kepada aspal saja, sehingga dengan kemampuan APBD yang  terbatas maka rata-raya di kabupaten, hanya mampumengerjakan 1 ruas jalan saja setiap tahunnya.  Sehingga dengan kemampuan APBD  kalau misalnya 3 ruas jalan pun tidak bisa semua dibangun,  kalau pun bisa dibangun palingan yang mampu  diaspal hanya 1 atau 2 kilo saja.  Misal 1 ruas panjang 60 kilo yang  rusak, kemampuan jika 1 tahun kita bangun 1 kilo maka akan  butuh 20 tahun untuk selesaikan 60 kilo tersebut. Habis aspal 1 kilo, belum 1 tahun sudah rusak. Makanya langkah luar biasa gubernur dan wakil gubernur sekarang adalah dengan terobosan menyentuh semuanya sekligus baik aspal maupun pengerasan dengan  langkah berani  pinjaman daerah. Dan sisa  jalan yang sepanjang 545 kilo akan mampu diselesaikan tahun 2023, itu targetnya. Janji menyentuh dan menyelesaikan sudah tercapai,  tinggal mengaspal yang belum diaspal.” Terangnya.

Untuk inatalasi air bersih, ulas Maksi,
“Berdasarkan data PUPR, di NTT ada 1.100 kk yang butuh layanan air bersih layak. Dan sementara  dalam progres dan kolaborasi dana dengan APBN  (Pansimas). Dari sisi penyediaan air baku rencananya PUPR NTT akan bangun embung. Idealnya sih 1 desa 1 embung, artinya di NTT ada 3.065 desa ya sebanyak itu seharusnya embung.  Dari provinsi yang sudah dibangun sebanyak  146 embung. Balai sudah  bangun embung sebanyak 1000 lebih. Sedangkan PUPR NTT sudah bangun 146 buah embung, itu akumulasi  hingga Oktober  2020. Rencananya  akan  dibangun  lagi 5 embung, tapi hanya bisa satu di 2019. Sedangkan untuk tahun  2020 baru 3 yang berhasil dibangun. Ini yang sedang didorong di tahun  2021,  usulan agak  banyak akann dibicarakan di APBD murni 2021 untuk  22 embung dengan  anggaran sebesar  Rp35 miliar. Target sampai tahun  2023 adalah  497 embung. Kami berharap balai  bisaa kolaborasi dan bangun karena kapasitas fiskal mereka banyak, mereka biasanya bisa bangun diatas 50 embung setiap tahunnya.” Ungkapnya lagi.
“Komitmen PUPR NTT akan diselaraskan dengan komitmen gubernur  dan wakil gubernur  untuk mencapai visi misi gubernur  dan wakil gubernur NTT.

Wagub juga  cermati NTT masih  butuh sumber keuangan lain untuk wujudkan program infrastruktir  air bersih dan air baku serta rumah layak huni.” Tandas Maksi.

Untuk rumah layak huni sebenarnya di tahun 2019  sudah diprogramkan, tapi  karena  covid maka tidak jadi, makanya di tahun 2021 sudah dibahas untuk diusulkan lagi sampai 1000 rumah layak huni sesuai anggaran.
“Di NTT  rumah tidak layak huni ada 640 rb di seluruh NTT dan akan dimutahirkan dan dikolaborasikan dengan Balai Penyediaan Perumahan untuk pencapaiannya.” Jelasnya diakhir wawancara.■■ juli br

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *