Isi Masa Reses, Anita J.Gah,SE Kunjungi Pemkot Kupang

Kota, Topnewsntt.com., Anita J.Gah,SE Anggota DPR RI Komisi X Fraksi Partai Demokrat isi masa reses dengan sambangi Pemkot Kupang pada Rabu, 15/11 2018. Kedatangan Anita J.Gah,SE diterima oleh  Wakil Walikota Kupang dr.Hermanus Man diruang Garuda Kantor Walikota Kupang. Hadir juga Asisten 3 Setda Kota Kupang Rens Tokoh yang selanjutnya memimpin dialog wakili pemkot antara Anita J.Gah,SE dan Kepala Dinas Pendidikan, Dinas Pemuda dan Olah Raga, Dins Perpustakaan, Dan Dinas Pariwisata Kota Kupang.

Dalam sambutannya Anita J.Gah,SE menyampaikan bahwa tujuan kunjungan dalam isi masa reses ini adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan atau kontrol pada Pemkot Kupang terkait penggunaan dana APBN yang juga dirinya ikut kawal dan perjuangkan dan menyetujui pada Sidang pembahasan  anggaran di DPR RI. Sehingga sudah sepantasnya dirinya ingin tahu apa saja pertanggungjawaban Pemkot terkait APBN yang turun bagi pelaksanaan berbagai program pembangunan di Ke 4 Dinas yang masuk dalam kewenangan Kementerian Pendidikan, yaitu Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga,  Pariwisata dan Perpustakaan. Karena menurut Anita anggarannya cukup besar. Yaitu trilyun rupiah. Anita tegaskan ia ingin tahu apa saja yang sudah dilakukan oleh pemkot Kupang lewat dinas terkait dengan anggaran APBN tersebut.

Terutama Anita ingin meminta klarifikasi dan pernyataan kepala Dinas pendidikan Kota Kupang (Filmon Lulupoy), terkait pelaksanaan proses pencairan dana PIP 2015, 2016 dan 2017 yang sarat masalah. Anita ungkapkan bahwa dari hasil temuan pada penelusuran tim kerjanya, dan  laporan masyarakat k Rumah Aspirasi Anita J.Gah, bahwa masih banyak siswa yang namanya sudah keluar dan pegang sk dan virtual bank namun belum terima dana PIPnya. Sedangkan PIP 2018 akan segera cair. Anita peringatkan jika para kepala sekolah dan pihak bank serta pemkot Kupang terkesan tidak bisa kerja sama atau ada indikasi mempersulit yang sebabkan terhambatnya pencairan dana PIP kepada para siswa SD dan SMP, maka dirinya akan berhadapan secara hukum dengan pemkot Kupang dan pihak Bank. Karena sudah menghambat pencairan dana PIP. Karena PIP adalah program Pemerintah Pusat dan gunakan dana APBN bukan dana APBD Kota Kupang. Dana PIP juga adalah hak rakyat yang dikategorikan miskin. Dan pemkot hanya tinggal melaksanakannya sesuai dengan tupoksi masing-masing.

Anita dengan terbuka ungkapkan bahwa dirinya peroleh laporan bahwa ada pihak tertentu yang atas namakan dirinya yaitu Yayasan Harapan Bangsa yang entah berkedudukan di wilaya mana dan sudah banyak lakukan pemotongan terhadap dana PIP saat pencairan. Dan Anita minta klarifikasi dari Kadis Pendidikan Kota Kupang tentang kondisi tersebut

Kadispora Edjben Doeka dalam laporannya ungkapkan bahwa ada kendala pada saat usulan sirkuit karena lahan milik masyarakat. Sedangkan pembangunan  GOR Oepoi  sudah masukkan dalam e-planning dan persyaratannya  harus masukkan sertifikat tanah dan sementara diurus. Untuk  sarpras lapangan olah raga  di kelurahan  sudah dimasukkan dalam e-planning. Dan harapkan bantuan dari Anita Gah sebagai wakil rakyat di Senayan bagi pembebasan tanah.

Kadis Pariwisata laporkan bahwa Dinas Pariwisata Kota Kupang  baru 2 tahun peroleh dana pengembangan sektor pariwisata yaitu di tahun 2017 peroleh  1,6 milyar,  tahun  2018 peroleh 1,8 milyar, dan untuk tahun 2019 akan peroleh dana 1,8 milyar bagi. pembangunan fisik sarpras  pariwisata  kota Kupang. Program promosi pariwisata Kota Kupang  dengan program  Pusat informasi pada  destinasi dan bantuan sarpras pusat pelatihan diving dan surfing. Sedangkan dibidag Ekonomi  kreatif pemkot sudaj laksanalan  MoU dengan  Bekraf untuk siapkan promosi kegiatan pariwisata kota ke luar negeri dengan  alokasi anggaran dengan pusat.

Kadis Perpustakaan Kota Kupang  Ely Wairata laporkan telah berupaya untuk  pengembangan perpustakaan sekolah. Namun Wairata ungkapkan ada  problem saat open menu di BPK hnya ada anggaran bagi  pengadaan buku sebesar Rp.225 juta. Persoalan lain adalah dalam program  perpustakaan  keliling adalah tidak ada tenaga ahli perpustakaan dan kurangnya mobil yang hanya ada satu unit saat ini di dinas perpustakaan Kota Kupang. Sehingga menghambat pelaksanaan pelayanan pusling kepada masyarakat Kota Kupang.  Karena itu Wairata minta  bantuan Anita Gah untuk bantu perjuangkan pengadaan mobil perpustakaan keliling dan dana pembangunan  gedung  perpustakaan  di setiap kecamatan dengan tenaga pustakawan. Saat ini, lapor Wairata pemkot sementara   bangun kantor perpustakaan dua  lantai lewat kebijakan keuangan  daerah unruk bidang perpustakaan.  Wairata ungkapkan dirinya ingin pelayanan perpustakaan keliling di CFD dan Tamnos. Tapi mobil pusling belum  lengkap dengan tenda  agar  beri  kenyaman untuk pengunjung.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Kupang  Filmon Lulupoy laporkan terkait proses pencairan dana PIP SD dengan kuota  10.337 siswa sudah dilakukan  pembayaran  sampai  tahap 8,  dan untuk SMP dengan kuota  16.092 siswa, dengan  jumlah nominalnya adalah Rp.20 milyar. Terkait PIP tahun 2015, 2016 dan   2017 Filmon akui jika ada temuan atau laporan  ada siswa yang belum dapat atau menerima, maka ia laporkan bahwa pihak Dispendik sudah lakukan cross ceck dengan lakukan  pemanggilan per kecamatan dan terakhir kecamatan Alak. Dan sudah peroleh laporan bahwa jika ada siswa SD  dan SMP yang belum dapat karena ada orangtua yang karena bukan termasuk KK miskin  enggan mengambil dana PIP dengan alasan  takut karena  merasa tidak layak peroleh. Jadi Fimon laporkan bahwa tidak ada penahanan dengan alasan menghambat pencairan. Yang terjadi hanya beberapa Pejabat yang takut ambil saja. Dan ada penggemblungan data pip 2017 dari data riil. Filmon juga laporkan bahwa untuk dana PIP 2018 bagi 16.092 siswa sementara dalam proses pembayaran tahap 8.  Bahkan Filmon mohon Anita Gah bisa bantu kota Kupang dengan memperjuangkan lagi  jumlah siswa yanh  saat ini hanya 16 ribu lebih yang dapat menjadi  24 ribu siswa dengan alasan masih banyak yang belum dapat.

Sedangkan dalam masalah dana Bos yang ditiupkan oleh beberapa media terjadi masalah,  sebenarnya tidak ada masalah. Filmon ungkapkan bahwa  hanya ada beberapa sekolah yang bermasalah secara internal saja dalam penyusunan raps. Maka ada guru yang pensiun dan kurang tenaga operasional bos sehingga karena ada perubahan struktur sehingga kasek buat revisi raps dana  bos dan terjadi salah paham dengan bendahara dana Bos. Ia juga laporkan bahwa ada  bantuan dana  Block Grand untuk SD  Bakunase dan SMPN  1 Kupang. Sedang Dana DAK  2018 ada 8 milyar untuk  bangun fisik dan penjagaan mutu pendidikan. Pengadaan komputer untuk  5 sekolah masing-masing  22 unit dan  14 sekolah peroleh infocus untuk  pembelajaran berbasis ITE  sehingga  bisa laksanakan ujian online. Karena tahun 2018 ini semua sekolah negeri harus laksanakan ujian online. Sekolah dapat bantuan fasilitas untuk tahun  2018 sebesar Rp.16 milyar. Ada SD  negeri 6 SD swsta.   Selain itu Filmon laporkan bahwa saat ini Pemkot juga ada rencana  bangun SMP N 21 di TDM  dekat RS Leona.

Hal lain yang jadi kendala lapor Filmon adalah masalah kekurangan tenaga guru akibat  kebijakan  moratorium, sehingga sekolah-sekolah  kekurangan guru. Kebutuhan  fisik untuk rehab bisa dipenuhi. Pendidiran TK Negeri juga sedang dilaksanakan  sesuai kebijakan  Kementrian yang  minta setiap kecamatan  ada TK Negeri sebagai TK Contoh maka sudah dibangun TK Negeri Kota Kupang di Kelurahan Nunbaun Delha.

Anita tegaskan   bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan dana PIP 2015/16 yang dikakukannya adalah sesuai tugas yang diberikan   BPK bagi dirinya yaitu  minta DPR RI untuk lakukan pengawasan dan  periksa pencairan Dana  PIP tahun  2015/16.  Karena menurut Anita, setiap anak yang sudah ada sk harusnya dan PIPnya dicairkan. Namun Anita geram dan kecewa karena fakta yang diperolehnya seribu lebih  anak miskin yang pantas dapat Dana  PIP justeru tidak bisa dapat karena tidak bisa dapat rekomendasi  kasek. Padahal lewat jalur pemangku kepentingan untuk Kota Kupang, pada 2019 akan ada penambahan jumlah siswa penerima PIP.
“Saya minta kadis untuk atur pertemuan saya dengan para kasek SD dan SMP sekota Kupang.  Dan saya mau  minta ketemu dengan para kasek. Saya dapat laporan para siswa yang belum dapat dana PIP dengan alasan dari  bank karena  nama anak beda pada sk dan bank. Dan ada keterangan dari pihak bank bahwa  dana PIP  sudah dikembalikan ke Kementerian Pendidikan. Padahal tidak seperti itu kenyataannya. Karena masa akhir pencairan dana PIP 2018 adalah Akhir Desember 2018. Fakta bahwa di kota Kupang banyak anak miskin yang belum dapat uangnya dana PIP  padahal ada sknya. Saya tegasan bahwa BPK  akan turun periksa proses pencairan tahun 2015 dan 2016.” Tegas Anita.

Anita dalam dialog ini mempertanyakan kepada Dinas Perpustakaan terkait sosialisasi UU no.3  tentang sistem perbukuan. Juga sosialisasi  UU  no.5 tentang  kemajuan kebudayaan. “Belum ada sama sekali sosialisasi di kota kupang. Saya juga minta pendapat tentang rencana pemisahan uu no 14 tentang uu guru dan dosen. Kami minta masukan apakah dipisahkan tentang usulan uu pemisahan antara guru dan dosen. Saya juga  minta data tentang pnjlsan kadispendik tadi. Jangan hanya laporan  lisan saja. Terkait Pariwisata, saya ingin tahu apakah sudah dilakukan juga sosialisasi  UU no : 10 tentang UU  Kepariwisataan. Saya juga  minta target yang  akan dicapai di tahun 2019 dibidang pariwisata. Kebijakan tentang promosi  industri pariwisata tentang program dan promosi pariwisata ke luar negeri saya juga minta data upaya promosi yang sudah, sedang dan akan dilakukan.” Tandas Anita tegas.

Untuk Dinas  Perpustakaan Anita usulkan lebih baik minta  pembangunan gedung perpustakaan  disetiap  kecamatan. Dan untuk  dispora Anita jelaskan bahwa sempat diusulkan. Dan akan perjuangkan lagi karena dirinya masih akan menjabat  sampai Oktober  2019 dan akan perjuangkan NTT sampai tahun 2020 nanti. Anita juga  minta semua dinas buat dan ajukan proposal secara tertulis pada dirinya yang langsung akan dibawanya saat selesa reses ke Kementerian Pendidikan. Anita  juga data dan  laporan. Anita minta agar dalam proposal minta yang maksimal agar bisa diperjuangkan.

Rens Tokoh minta setiap dinas beri  penjelasan detil terkait masalah dan juga data pelaksanaan program dan anggaran. Terutama dinas pendidikan terkait PIP  dan dana Bos.

Dalam wawancara terpisah kepada media, Anita sesalkan masih terjadi penghambatan pencairan dana PIP di Kota Kupang. Karena jika masih ada hambatan dan tidak dicairkan maka sampai akhir November atau awal Desember 2018 akan dikembalikan ke Kementerian Pendidikan. Dan Anita sesalkan jika sampai terjadi bahkan akan lakukan upaya hukum bagi pihak mana saja yang lakukan penghambatan pencairan Dana PIP. “Saya akan hadapi dan tabrak pihak mana saja yang coba hambat proses pencairan dana PIP. Karena saya tidak tabrak aturan. Saya lakukan tugas pengawasan dewan.” Tandas Anita geram.**))juli br

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *