Inilah 10 Kantor Perangkat Daerah Di NTT Dengan Predikat “Kurang Bersih” Hasil Survei HAKLI

NTT, Top News NTT ■■ Sejumlah anggota dan pengurus daerah yang terhimpun dalam Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI) melakukan penilaian terhadap kondisi sanitasi perkantoran lingkup Pemprov NTT pad a 15 Maret 2019.  Survey  dilakulan serentak atau secara bersamaan pada semua kantor OPD.

Survey dilakukan terhadap hampir 37 Kantor Dinas/Badan atau Dinas lingkup Provinsi NTT.  Penilaian dilakukan oleh Tim Independen yang terdiri dari para Dosen dari Prodi Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Kupang, dosen dari FKM Undana Kupang serta didukung oleh tenaga sanitarian Kota Kupang.

Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong para pimpinan instansi untuk lebih menaruh perhatian terhadap isu sanitasi di tempat kerjanya masing masing, dan sebahai upaya untuk menjadikan isu sanitasi menjadi perhatian dalam kebijakan publik pemerintah.

Kegiatan Survey Sanitasi Perkantoran di Lingkup Perangkat daerah Provinsi  NTT dilaksanakan atas dukungan dari Ketua  Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (Pokja AMPL) dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT.

Adapun komponen yang dinilai meliputi,  kondisi toilet, ketersediaan dam kualitas Air bersih, sistem pengelolaan sampah, sistem pengelolaan air buangan atau air limbah, upaya pengendalian vektor dan binatang pengganggu serta ketersediaan informasi kesehatan. Hasil penilaian terhadap ke enam komponen tersebut adalah sebagai berikut ;

Kategori paling bersih
Kategori bersih

Hasil penilaian seperti terlihat pada data atau tabel diatas yaitu sebanyak 10 kantor Perangkat Daerah yang masuk kategori kurang bersih, 8 kantor Perangkat Daerah yang dinilai oleh Tim cukup bersih dan 18 kantor Perangakat Daerah yang dinilai sangat bersih.

Ada Satu kantor perangkat daerah  tidak dilakukan penilaian lanjutan oleh tim yaitu Dinas Nakertrans, karena menurut pengakuan pihak berwenang di kantor tersebut bahwa gedung kantor yang mereka tempati saat ini  tidak akan digunakan lagi dalam waktu dekat , mereka akan segera dipindah ke kantor lainnya,  sehingga tim penilai memutuskan tidak dilakukan penilaian lanjutan. Pelaksanaan penilaian ini  dilakukan dengan berpedoman pada Permenkes no. 48 tahun 2016 tentang standar keselamatan dan kesehatan kerja perkantoran .

Umtuk diketahu bahwa ada dua aspek yang menjadi fokus penilaian, pertama fokus pada aspek ketersediaan  sarana atau fasilitas beserta jumlahnya sesuai rasio, dan yang kedua adalah fokus pada  aspek pengelolaannya termasuk pemeliharaan sarana.  Dari kedua aspek yang dinilai, aspek pengelolaan atau pemeliharaan sarana atau fasilitas banyak yang tidak sesuai dengan kriteria, sehingga dinilai kurang oleh tim, sedangkan dilihat dari aspek jumlah atau ketersediaan fasilitas pada umumnya  setiap kantor perangkat daerah dinilai cukup baik dan baik.  Hal ini menunjukkan bahwa aspek perilaku pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan fasilitas sanitasi tersebut masih belum baik, hal ini terkait dengan kebiasaan.

Masalah sanitasi perkantoran mungkin kedengarannya sederhana atau sepele dan tidak seksi,  tetapi  sebenarmya sanitasi yang baik di tempat kerja sangat penting dan vital, karena dapat mendorong produktifitas dalam  tugas. Bayangkan saja, kalau di suatu  kantor Toiletnya tidak berfungsi dengan baik, pemenuhan “urusan  belakang” menjadi terhambat. Bisa jadi karena sanitasi tidak baik orang tidak bisa bekerja, terutama para kaum Hawa. Seperti yang terjadi pada anak sekolah SD di salah kampung di Manggarai Barat, sesuai pengakuan mantan siswa  bahwa dia bolos dari sekolahnya, karena WC di sekolah tidak cukup, dan airnya tidak,  dia malu untuk antri dengan murid perempuan lainnya  di sekolah, kini dia menjadi putus sekolah (sekolah tompok, bahasa manggarai) dan menjadi buruh tani di kampungnya.

Tantangan isu sanitasi

Hasil penilaian tersebut diatas,dapat menjadi indikasi dari perhatian terhadap isu sanitasi. Hal ini terkonformasi juga dari data tentang besarnya belanja publik untuk sektor Air Minum dan Penyehatan Lingkungan ((AMPL).  Hasil kajian yang dilakukan oleh Pokja AMPL Provinsi NTT atas kemitraan dengan Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI) Provinsi  NTT dengan UNICEF  tentang besaran belanja publik dalam bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) yang menyebutkan  bahwa rata-rata selama lima tahun ( 2013 s.d 2017),  besar anggaran sektor AMPL mencapai lebih dari 178 M, dan lebih dari 78% dari anggaran tersebut bersumber dari  APBN, tidak terhitung dengan anggaran dari mitra yang bergerak pada sektor AMPL.

Selain itu, besarnya anggaran sektor AMPL seperti tersebut diatas, sebagian besar untuk biaya investasi seperti pembangunan sarana dan kegiatan diklat (88,4%%), dan 10,97% biaya operasional  serta 0,57% untuk biaya pemeliharaan.

Selain itu, biaya tidak langsung seperti administrasi, peningaktan kapasitas, perencanaan, monev, kesra pegawai, dan pengembangan sistem manajemen sebesar 12,70%.

Biaya kegiatan langsung untuk promosi dan advokasi, pemantauan, pembangunan sarana, serta pemantauan kualitas sebesar 87,30%.

Besarnya anggaran AMPL  berkorelasi dengan capaian akses sanitasi di NTT.  Badan Pusat Statistik (BPS) NTT merilis data akses sanitasi di NTT masih rendah yaitu 15,7% masyarakat NTT masih Buang Ait Besar Sembarangan (BABS).
Hal tersebut menempatkan !NTT berada pada “Peringkat ”  ketiga dari belakang akses sanitasi dari 34 Provinsi lainnya di Indonesia.

Dilihat dari sektor kebijakan,  sanitasi merupakan salah satu target tujuan  pembangunan berkelanjutan (sustainable development goals / SDGs), dan isu sanitasi juga menjadi target dalam  RPJMN.

Dalam konteks lokal Provinsi NTT,  isu sanitasi menjadi salah satu target dalam RPJMD. Dan ditetapkannya Pergub No. 10 tahun 2012 tentang pokja AMPL  kini pergub tersebut perlu di tinjau kembali  karena adanya perubahan tata organisasi.

Di tingkat kabupaten dan kota, bebeapa diantaranya terdapat peraturan Bupati atau walikota, atau dalam bentuk instruksi bupati. Pertanyaannya adalah bagaimanakan  implementasi dari bebragai kebijakan tersebut dalam menyelesaikan masalah sanitasi ? Apakah ada korelasinya dengan isu capaian sanitasi di NTT ?  Hipotesis saya bahwa  produk kebijakan dalam bidang sanitasi tidak efektif dalam implementasinya.

Dilihat dari sisi SDM pelaksana program sanitasi, bahwa kegiatan sanitasi dilakukan oleh banyak sektor,  penyediaan sarana sanitasi merupakan kewenangan sektor pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), sedangkan pemberdayaan masyarakat  untuk  perubahan perilaku menjadi kewenangan sektor kesehatan dalam hal ini adalah para sanitatian, sehingga dalam sektor kesehatan ada pendekatan Sanitasi Total Berbasiss Masyarakat (STBM) yang fokusnya adalah pendekatan pada perubahan perilaku masyaralat itu sendiri terutama untuk membangun, memelihara dan memanfaatkan sarana sanitasi.■■

NTT, Top News NTT ■■ Sejumlah anggota dan pengurus daerah yang terhimpun dalam Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI) melakukan penilaian terhadap kondisi sanitasi perkantoran lingkup Pemprov NTT pad a 15 Maret 2019.  Survey  dilakulan serentak atau secara bersamaan pada semua kantor OPD.

Survey dilakukan terhadap hampir 37 Kantor Dinas/Badan atau Dinas lingkup Provinsi NTT.  Penilaian dilakukan oleh Tim Independen yang terdiri dari para Dosen dari Prodi Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Kupang, dosen dari FKM Undana Kupang serta didukung oleh tenaga sanitarian Kota Kupang.

Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong para pimpinan instansi untuk lebih menaruh perhatian terhadap isu sanitasi di tempat kerjanya masing masing, dan sebahai upaya untuk menjadikan isu sanitasi menjadi perhatian dalam kebijakan publik pemerintah.

Kegiatan Survey Sanitasi Perkantoran di Lingkup Perangkat daerah Provinsi  NTT dilaksanakan atas dukungan dari Ketua  Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (Pokja AMPL) dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT.

Adapun komponen yang dinilai meliputi,  kondisi toilet, ketersediaan dam kualitas Air bersih, sistem pengelolaan sampah, sistem pengelolaan air buangan atau air limbah, upaya pengendalian vektor dan binatang pengganggu serta ketersediaan informasi kesehatan. Hasil penilaian terhadap ke enam komponen tersebut adalah sebagai berikut ;

Hasil penilaian seperti terlihat pada data atau tabel diatas yaitu sebanyak 10 kantor Perangkat Daerah yang masuk kategori kurang bersih, 8 kantor Perangkat Daerah yang dinilai oleh Tim cukup bersih dan 18 kantor Perangakat Daerah yang dinilai sangat bersih.

Ada Satu kantor perangkat daerah  tidak dilakukan penilaian lanjutan oleh tim yaitu Dinas Nakertrans, karena menurut pengakuan pihak berwenang di kantor tersebut bahwa gedung kantor yang mereka tempati saat ini  tidak akan digunakan lagi dalam waktu dekat , mereka akan segera dipindah ke kantor lainnya,  sehingga tim penilai memutuskan tidak dilakukan penilaian lanjutan. Pelaksanaan penilaian ini  dilakukan dengan berpedoman pada Permenkes no. 48 tahun 2016 tentang standar keselamatan dan kesehatan kerja perkantoran .

Umtuk diketahu bahwa ada dua aspek yang menjadi fokus penilaian, pertama fokus pada aspek ketersediaan  sarana atau fasilitas beserta jumlahnya sesuai rasio, dan yang kedua adalah fokus pada  aspek pengelolaannya termasuk pemeliharaan sarana.  Dari kedua aspek yang dinilai, aspek pengelolaan atau pemeliharaan sarana atau fasilitas banyak yang tidak sesuai dengan kriteria, sehingga dinilai kurang oleh tim, sedangkan dilihat dari aspek jumlah atau ketersediaan fasilitas pada umumnya  setiap kantor perangkat daerah dinilai cukup baik dan baik.  Hal ini menunjukkan bahwa aspek perilaku pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan fasilitas sanitasi tersebut masih belum baik, hal ini terkait dengan kebiasaan.

Masalah sanitasi perkantoran mungkin kedengarannya sederhana atau sepele dan tidak seksi,  tetapi  sebenarmya sanitasi yang baik di tempat kerja sangat penting dan vital, karena dapat mendorong produktifitas dalam  tugas. Bayangkan saja, kalau di suatu  kantor Toiletnya tidak berfungsi dengan baik, pemenuhan “urusan  belakang” menjadi terhambat. Bisa jadi karena sanitasi tidak baik orang tidak bisa bekerja, terutama para kaum Hawa. Seperti yang terjadi pada anak sekolah SD di salah kampung di Manggarai Barat, sesuai pengakuan mantan siswa  bahwa dia bolos dari sekolahnya, karena WC di sekolah tidak cukup, dan airnya tidak,  dia malu untuk antri dengan murid perempuan lainnya  di sekolah, kini dia menjadi putus sekolah (sekolah tompok, bahasa manggarai) dan menjadi buruh tani di kampungnya.

Tantangan isu sanitasi

Hasil penilaian tersebut diatas,dapat menjadi indikasi dari perhatian terhadap isu sanitasi. Hal ini terkonformasi juga dari data tentang besarnya belanja publik untuk sektor Air Minum dan Penyehatan Lingkungan ((AMPL).  Hasil kajian yang dilakukan oleh Pokja AMPL Provinsi NTT atas kemitraan dengan Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI) Provinsi  NTT dengan UNICEF  tentang besaran belanja publik dalam bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) yang menyebutkan  bahwa rata-rata selama lima tahun ( 2013 s.d 2017),  besar anggaran sektor AMPL mencapai lebih dari 178 M, dan lebih dari 78% dari anggaran tersebut bersumber dari  APBN, tidak terhitung dengan anggaran dari mitra yang bergerak pada sektor AMPL.

Selain itu, besarnya anggaran sektor AMPL seperti tersebut diatas, sebagian besar untuk biaya investasi seperti pembangunan sarana dan kegiatan diklat (88,4%%), dan 10,97% biaya operasional  serta 0,57% untuk biaya pemeliharaan.

Selain itu, biaya tidak langsung seperti administrasi, peningaktan kapasitas, perencanaan, monev, kesra pegawai, dan pengembangan sistem manajemen sebesar 12,70%.

Biaya kegiatan langsung untuk promosi dan advokasi, pemantauan, pembangunan sarana, serta pemantauan kualitas sebesar 87,30%.

Besarnya anggaran AMPL  berkorelasi dengan capaian akses sanitasi di NTT.  Badan Pusat Statistik (BPS) NTT merilis data akses sanitasi di NTT masih rendah yaitu 15,7% masyarakat NTT masih Buang Ait Besar Sembarangan (BABS).
Hal tersebut menempatkan !NTT berada pada “Peringkat ”  ketiga dari belakang akses sanitasi dari 34 Provinsi lainnya di Indonesia.

Dilihat dari sektor kebijakan,  sanitasi merupakan salah satu target tujuan  pembangunan berkelanjutan (sustainable development goals / SDGs), dan isu sanitasi juga menjadi target dalam  RPJMN.

Dalam konteks lokal Provinsi NTT,  isu sanitasi menjadi salah satu target dalam RPJMD. Dan ditetapkannya Pergub No. 10 tahun 2012 tentang pokja AMPL  kini pergub tersebut perlu di tinjau kembali  karena adanya perubahan tata organisasi.

Di tingkat kabupaten dan kota, bebeapa diantaranya terdapat peraturan Bupati atau walikota, atau dalam bentuk instruksi bupati. Pertanyaannya adalah bagaimanakan  implementasi dari bebragai kebijakan tersebut dalam menyelesaikan masalah sanitasi ? Apakah ada korelasinya dengan isu capaian sanitasi di NTT ?  Hipotesis saya bahwa  produk kebijakan dalam bidang sanitasi tidak efektif dalam implementasinya.

Dilihat dari sisi SDM pelaksana program sanitasi, bahwa kegiatan sanitasi dilakukan oleh banyak sektor,  penyediaan sarana sanitasi merupakan kewenangan sektor pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), sedangkan pemberdayaan masyarakat  untuk  perubahan perilaku menjadi kewenangan sektor kesehatan dalam hal ini adalah para sanitatian, sehingga dalam sektor kesehatan ada pendekatan Sanitasi Total Berbasiss Masyarakat (STBM) yang fokusnya adalah pendekatan pada perubahan perilaku masyaralat itu sendiri terutama untuk membangun, memelihara dan memanfaatkan sarana sanitasi.■■ Juli BR

Sumber : Penulis Karolus Ngambut dan Jhon Takesan/editor : juli br

Juli BR

Sumber : HAKLI

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *