JAKARTA -Topnewsntt.com., Lembaga Hukum Padma Indonesia menyatakan fakta saat ini banyak Anggota Legislatif yang terjerat kasus korupsi. Salah satu sumber korupsi adalah dana optimalisasi yang sangat ditentukan oleh Legislatif bukan eksekutif.
“Ini fakta yang kami lihat karena itu, terpanggil untuk menyelamatkan NKRI dari mafiaosi korupsi terhadap penyalahgunaan dana optimalisasi oleh Legislatif”, kata Gabriel Goa, selaku koordinator Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi (KOMPAK), di Jakarta, jumat (21/09).
Berikut ini beberapa point yang disam paikan.
Pertama, mendukung inisiatif Fraksi Partai Golkar untuk mengembalikan dana optimalisasi dikelola oleh Pemerintah (Eksekutif) bukan Legislatif lagi.
Kedua, mendesak KPK RI untuk lebih gencar melakukan penindakan terhadap penyalahgunaan dana optimalisasi untuk memperkaya diri Anggota Legislatif dan kroni-kroni bukan untuk kepentingan rakyat miskin bahkan Hak-Hak Rakyat Miskinpun dirampok yakni Hak EKOSOB.
Ketiga, mengajak solidaritas anak Bangsa untuk mendukung Dana Optimalisasi dikembalikan pengelolaannya oleh Pemerintah (Eksekutif) bukan lagi legislatif sebab Kejahatan Korupsi adalah Pelanggaran HAM berat karena telah merampok Hak-Hak EKOSOB Rakyat Miskin oleh Wakil-Wakil Rakyat sendiri. (red) ***))juli br/topnewsntt.com
