Gubernur NTT Minta TPID & Satgas NTT Bekerja Optimal Kendalikan Harga Barang Jelang Natal 2018 dan Tahun Baru 2019

NTT, Topnewsntt.com., Kementerian Perdagangan RI diwakili Staf Ahli Bidang Hubungan Internasional Kemendagri Doddy Edward lakukan kunjungan langsung pantauan harga pasar diikuti dengan Rakorda Ketersediaan Pasokan Dan Stabilisasi Harga  Barang Kebutuhan  Pokok Jelang Natal 2018 Dan Tahun Baru 2019 dengan difasilitasi oleh Dinas Perdagangan Provinsi NTT.

Kegiatan yang berlangsung di Hotel Aston pada Jumat, 30/11 dihadiri oleh wakil  gubernur NTT Yosep A.Nae Soi yang membuka sekaligus membuka kegiatan Rakorda. Hadir juga Kadis perdagangan provinsi NTT  Drs.Hadji Husen, dan pimpinan SKPD Terkait seperti Peternakan, Pertanian, Perikanan dan Kelautan, Bulog dll.

Sebelum rakorda pagi tadi sejak pukul 06.00 wita sampai jam 12 dilaksanakan
Peninjauan ke beberapa  pasar tradisisional di Kota Kupang seperti Pasar Naikoten 1, Pasar Oebobo, Pasar Oeba, Gubang Distributor Multiguna Alak, Sumber Cipta Alak, PT Pelindi I dan  Pelabuhan Tenau.

Wagub Provinsi NTT Yosep Nae Soi dalam pembukaan kegiatan menyatakan bahwa rakorda ini membicarakan  tentang strategi dan sistem  pengendalian harga  bahan pokok, stabilitas distribusi dan ketersediaan stok bagi  masyarakat NTT jelang Hari Raya Natal 2018 dan Tahun Baru 2019.

“ Untuk berbicara tentang ketiga pokok materi dalam rakor ini sebenarnya kita perlu fokus  tentang tiga hal saja yaitu pengendalian  harga bahan  pokok, kestabilan distribusi dan ketersediaan stok.  Terkait pengendalian harga bahan pokok seharusnya tidak perlu dibicarakan lagi. Karena ada fenomena setiap tahun bahkan disetiap jelang hari raya besar keagamaan harga barang akan melonjak naik. Namun, walau tidak terlalu drastis tapi juga perlu dibicarakan dalam rakorda ini. Disini kita leboh fokus bicara tentang bagaimana mrngeliminir harga di pasar yang dikendalikan oleh para pedangang dan spekulan  dipasar. Emilinir harga adalah hal  yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Bekerja sama dengan  semua pihak dalam mengintegrasi dan mengeliminir masalah yang timbul dalam gejolak harga bapokin, stok dan distrubusi barang kebutuhan.  Memang tadi pagi dari hasil tinjauan ke pasar  ada kenaikan harga beberapa bahan pokok,  namun masih dalam batas kewajaran. Namun harus diupayakan stoknya tetap ada atau  bagus. Barang-barang dari  luar NTT lah yang alami minim stok. Dsn untuk hal. itulah maka kita ada disini untuk  bicara tentang bagaimana menjaga kestabilan harga,  kelancaran distribusi dan ketersediaan stok.
Pemerintah harus menjaga kestabilan  harga, kelancaran distribusi dan ketersediaan stok. Agar masyarakat NTT nyaman dalam merayakan hari raya Natal dan Tahun Baru.” Ujar Nae Soe mengawali Rapat.

Dody Edward (Staf Ahli Hubungan Internasional) Kemendagri dalam pemaparannya mengungkapkan   bahwa pemerintah cukup konsern dalam ketersediaan stok dan kelancaran distribusi serta kestabilan harga.
“Dan ini terlihat dari hasil survei ekonomi sejak  periode September sampai November 2018 di NTT terjadi deflasi. Walau secara nasional provinsi NTT terjadi inflasi, namun masih dalam batas toleransi. Dan sebabkan  harga naik  disebabkan oleh adanya anomali dari musim kekeringan di beberapa daerah yang sebabkan berkurangnya produksi pertanian. 34-39% wilayah  Indonesia di landa kekeringan, sedangkan di NTT sendiri ada tujuh ( 7 ) daerah  yang alami kekeringan.” Tandasnya.

Dari hasil pantauan harga barang 2018 dipasar pagi ini (jumat, 30/11), Dody berkesimpulan bahwa  secara umum harga barang  relatif stabil dan cenderung turun. “Yang naik hanya beberapa komoditi seperti  cabe keriting, dan Dody anjurkan daerah surplus cabe keriting  diwajibakn pasok ke daerah minus.

“Selain kenaikan harga pada Cabe Keriting, lenaikan harga barang lainnya  juga terjadi pada beras,  namun masih bisa ditolerir. Sedangkan Daging ayam masih cukup stoknya, hanya cabe keriting yang ada kenaikan  harga. Dan diharapkan kebijakan pemerintah untuk mendatangkan cabe keriting dari daerah surplus ke daerah minus.” Jelas Dody.

Dalam pandangannya kenaikan harga barang di NTT masih dalam batas normal walau dalam tataran nasional NTT termasuk inflasi, lantaran  kota Kupang dan Kota Maumere sebagai dua kota sample survei ekonomi di NT masih terbilanh  stabil. Kupang deflasi dan Maumere inflasi namun masih pada tataran normal karena dibawah standar  nasional.

“Jika terjadi inflasi dibawah 3 persen,  maka secara nasional dianggap aman. Karena adanya jaminan distribusi yang lancar, stok stabil dan harga normal.” Ujar Dody menandaskan alasan penilaiannya kondisi harga barang NTT masih stabil.

Dody lebih lanjut menjelaskan bahwa ada 15 provinsi di Indonesia yang akan di pantau diseluruh Indonesia, terkait stok, distribusi dan kestabilan harga jelang Matal 2018 dan Tahun Baru 2019.  “Salah satunya adalah NTT. Pemerintah daerah NTT kota dan kabupaten harus bekerja sama dengan Dinas Perdagangan dan Satgas pangan serta TPID Provinsi NTT demi tercapainya ketiga unsur tadi.” Ujar Dody menganjurkan.

Menurut Dody, ada 4 langkah kebijakan yang harus diambil dalam pengendalian harga, jaga stabilnya stok dan distribusi Bakpokindi NTT yang harus di buat oleh Pemprov NTT, TPID NTT dan Satgas Pengendalian Harga Bakpokin, yaitu  adanya payung hukum,  penguatan regulasi demi  terciptanya kestabilan harga, rakor dan operasi pasar. Sedangkan bahan pokok kebutuhan yang jadi focus pengendalian harga, ketersedian stok dan stabilnya distribusi adalah  BBM, Beras, gula, daging beku dan  minyak goreng juga  upah  dan dll yang menjadi  faktor penting yang harus diperhatikan karena memjadi standar pengendalian harga.

“Kementerian menetapkan harga eceran  tertinggi (HET)  dipasar untuk bahan penting itu yaitu : Gula perkilo Rp.12.500,  Minyak Goreng Rp.10.000  liter, daging beku Rp.80.000  perkilo dan  minyak goreng kemasan Rp.10.000 perliter. Sedangkan  kebijakan harga acuan konsumen pedagang pasar  96/2018 daging sapi beku  105 rb, minyak goreng 10 rb, gula 10 per kg, minyak kemasan 10 rb.” Jelasnya lebih lanjut terkait kebijakan HET 2018 oleh Kemendagri.

Sedang Perwakilan dari TPID  dengan materi “Perkembangan Inflasi NTT Dan Potensi Inflasi Akhir Tahun 2018″ menjelaskan tentang upaya TPID Provinsi  NTT dalam pengendalian harga bahan pokok, menjamin ketersediaan stok dan kestabilan distribusi bahan pokok berdasarkan HLM Agustus 2018 terkait keputusan penting pembentukan Satgas inflasi pangan akhir tahun. Penambahan kerja  sama wilayah antar daerah sudah dilakukan dengan kabupaten  Sumba Barat. ” terkait cabe jika pasokan minus maka akan dibantu dari Sumba Barat. Kami anjurkan juga untuk menggalakkan operasi pasar dengan dukungan anggaran APBD yang bisa dijadwalkan pada awal  dan  akhir tahun. Kebijakan lain adalah pengaturan pola tanam dengan penanaman holtikuktura dengan pola tanam tidak bersamaan. Dan perlu dibentuk satgas penangan inflasi akhir tahun. Oktober  2018 NTT alami  – 0,04% deflasi. Tapi secara nasional  alami inflasi. Secara year of year -0,39%. Kota Kupang -0,65%. Jika infalsi di Kota Kupang terkendali maka di NTT akan terkendali, itu batometernya. Rencananya pada tahun 2019 akan tambah dua kota kabupaten sebagai  kota sample survei ekonomi  yaitu kabupaten Sumba Barat dan Sumba Timur. Oktober 2018 deflasi NTT  0,38% dan secara tahun ke tahun  2,03%. Inflasi terkendali untuk NTT berdasarkan survei biaya hidup NTT. Kami akan segera lakukan sidak harga  minyak goreng, beras, gula dan daging ayam buras.” Jelasnya.

TPID punya strategi pengendalian inflasi yaiti  4 K  yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Stok, dan Kestabilan Distribusi Barang dan Pengendalian Harga.

Sedangkan dari Direskrim Polda NTT AKBP Heri Tri Maryadi.,SH, MH sebagai Kasatgas Pangan Polda NTT  menjelaskan terkait  tugas  Satgas Pangan Bahan Pokok dan Bahan Penting (Bapokin) yaitu  upaya prefentif, cari  solusi dan penegakan hukum terhadap gangguan akibat ketidakstabilan dalam ketersediaan bapokin dalam hal  ketersediaan Stok, kestabilan harga dan distribusi.
“Kita berkumpul dalam rakorda ini dengan tujuan agar ada kesamaan persepsi terkait tersedianya bahan pokok dan harga. Agar semua harga sama dan perlu komitmen dari semua pihak terkait. Harus satu integrasi dan satu suara. Dan pelaporannya secara online dari darrah ke pusat sehingga tidak ada dualisme harga dalam penetalan harga diseluruh Indonesia untuk tentukan daerah itu deflasi atau inflasi.” Ujar Tri Maryadi.

Selain pangan, BBM  juga perlu  dikontrol, tambahnya.
“Kami terbagi dalam  satgas sub monitoring, publikasi dan gabung dan sll berkoordinasi dengan stakeholder terkait. Latar belakang dibentuk adalah dalam rangka menjaga kestabilan harga dan ketersediaan stok baik jelang natal dan tahun baru, moment politik. Dan meminimalisir terjadinya  kadaluarsa dan  penimbunan sembakopin oleh sprkukan dan permainan harga. Dan untuk laksanakan hal ini kami punya payung hukum yaitu berdasarkan perpres nomor  71 tahun 2011, permendagri nomor 37 tahun 2017,  permendagri nomor  57 tahun 2017 tentang  penetapan harga eceran tertinggi beras.   Satgasda NTT bertugas dalam rangka cari pelaku usaha yang naikkan harga bahan pokok jelang natal dan tahun batu  dan hari raya besar keagaamn lainnya,  dan akan dilakukan  koordinasi dengan pedagang, distributor,  gudang dan kapal, Operasi pasar dan terakhir akan dilakukan  penegakan hukum  berdasarkan UU Perlindungan Konsumen dan UU  Perdagangan. Identifikasi mafia dan spekulan  pangan akan di data untuk di bina dan di awasi Dorong pelaku usaha untuk  jaga ketersediaan bahan pokok dan kestabilan   harga dengan diskon misalnya. Penyamaan persepsi dan sinergitas sangat perlu demi terciptanya semua tujuan pembentukan satgas bapopkin ini.” Jelas Tri terkait tindakan dab kebijakan Satgas.

Sedangkan kendala yang dihadapi adalah perubahan iklim, spekulan nakal, kebutuhan pangan meningkat dan stok terbatas. “Atasi kondisi ini solusinya adalah operasi pasar besar-besaran dan  penambahan quota impor.” Tandas Tri Maryadi menganjurkan.

Hasil koordinasi adalah optimalisasi tugas Pemerintah Daerah, Satgas dan TPID dan semua pihak terkait demi terciotanya kestabilan harga, distribusi dan stok. **))juli br