Forkomwil PUSPA NTT Ajak Media Dukung Program Perlindungan Anak Dalam Rangka Hari Anak Nasional 2019

NTT, TOP NEWS NTT.,■■ Forkomwil PUSPA (Forum Komunikasi Wilayah Partisipasi Publik Untuk Perlindungan Perempuan Dan Anak) Provinsi NTT melalui ketuanya Elizabeth Rengka (Ketua Organisasi Profesi IBI ( IKATAN BIDAN INDONESIA) mengajak media di NTT mendukung program perlindungan, dan pemberdayaan anak dalam segala aspek permasalahan dan kebutuhannya lewat pemberitaan bersama dengan Forkomwil sebagai wadah Lembaga Masyarakat terkait. Ajakan ini dinyatakan Elizabeth Rengka kepada media didampingi para pengurus Forkompil PUSPA NTT  yang  datang dari berbagai lembaga masyarakat saat  Pres Konfres di ruang rapat Aula Rujab Wakil  Walikota Kupang pada Selasa, 23 Juli 2019.

Pres confress yang digelar  dalam rangka peringatan Hari Anak Nasional Tahun 2019 yang mengangkat Thema Utama “”Keluarga Sebagai Penipang Perlindungan Anak”, dan tage line “Saya Anak Indonesia, Saya Gembira”, dimaksudkan sebagai ruang diskusi akan issue kekerasan yang dialami anak yang makin marak tapi sangat kontrsdiksi dengan penyelesaian hukum yang tidak memberi rasa keadilan pada anak sebagai korban, eksploitasi dalam berbgai aspek, serta kondisi minimnya pemenuhan kebutuhan anak diberbagai bidang.

Issue yang diangkat dalam kampanye hari Anak Nasional 2019 adalah “Aku Tau Aku Mampu” dan “Wujudkan Lingkungan dan Keluarga Ramah Anak.”

Sub Thema yaitu 1). Bangun Karakter Anak Indonesia Yang Berkualitas dan Berakhlak Mulia, 2). Wujudkan Ketahanan Keluarga Untuk Mendorong Tumbuh Kembang Anak Indonesia Yang Sehat dan Berprestasi, 3).Wujudkan Rekonstruksi Sosial Dalam Menciptakan Lingkungan Yang melindungi Hak Anak.

Forkomwil.PUSPA NTT berfoto bersama media usai press confress

Dengan thema tersebut, Forkomwil PUSPA NTT sebagai wadah berkumpulnya berbagai elemen lembaga yang peduli terhadap perempuan dan anak dalam segala kebutuhan dan permasalahannya hadir karena melihat berbagai peristiwa pelanggaran terhadap hak anak yang akhir-akhir ini sangat mengejutkan. Diantaranya kekerasan seksual dan fisik, kekerasan secara hukum dalam mendapatkan keteraksesan anak memperoleh akte anak kelahiran, anak putus sekolah, gizi buruk yang sebabkan stunting, perdagangan anak, anak berhadapan dengan hukum, penelantaran anak dan eksploitasi anak dalam berbagai aspek.

Terkait Forkomwil PUSPA NTT sendiri menurut  Rony Banase (jurnalis dan pemilik media Garda Indonesia) dan sebagai salah satu pengurus yang membidangi media atau publikasi, bahwa Forkomwil PUSPA NTT lahir dari adanya keinginan  Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) yang  menggelar acara Temu Nasional Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) Tahun 2017 dengan tema “Sinergi untuk Perubahan.”

Dalam acara yang bertujuan untuk mensinergikan sekaligus mengkolaborasi, baik peran Kemen PPPA atau Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas PPPA) di Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Masyarakat (LM) maupun antar LM dalam menangani persoalan dan meningkatkan kesejahteraan perempuan dan anak Indonesia, maka disepakati pembentukan Forkomwil PUSPA di tingkat provinsi NTT.

“Forkomwil PUSPA merupakan wadah berkumpulnya berbagai LM yang mencakup berbagai bidang, yaitu lembaga profesi dan dunia usaha, lembaga media, organisasi masyarakat, organisasi keagamaan, akademisi, lembaga riset, dan Dinas PPPA dari seluruh provinsi di Indonesia. Mereka akan berkumpul untuk saling berbagi dan bertukar pengalaman seputar persoalan perempuan dan anak dalam menyatukan semangat pergerakan untuk bersama-sama mengatasi permasalahan tersebut. Hal itu kini menjadi strategi utama Kemen PPPA untuk mengakhiri 3 hal, yakni akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak, akhiri perdagangan orang, dan akhiri kesenjangan akses ekonomi terhadap perempuan (Three Ends).” Jelas Ronny lewat pesan wa.

Ketua Forkomwil PUSPA NTT Elizabeth Rengka dalam pembukaanya menyampaikan  bahwa Forum ini  belum setahun berdiri, namun  sudah ingin mengembangkan diri ke kabupaten  lain  dalam rangka ikut berkontribusi dalam  meminimalisir masalah kekerasan terhadap anak di NTT, serta ikut memlerjuangkan pemenuhan hak anak dalam berbagai aspek.

Saat ini memang sudah ada payung hukum yang memberi perlindungan terhadap hak anak, baik secara nasional dan internasional, bahkan di tingkat daerah. Seperti di tingkat internasional adalah Konversi Hak Anak, UU 1945, UU HAM, UU Perlindungan Anak, UU PKDRT, UU Traficking, UU Sistem Peradilan Pidana Anak, Perda (Perda No.7/2012 tentang Perlindungan Anak dan Perda No.9/2012 tentang Perlindungan Anak Yang Bekerja).

Faktor pendukung  lain di NTT  yang seharusnya dapat memberi perlindungan terhadap hak anak adalah kondisi NTT yang sangat kaya dengan nilai agama dan budaya serta kearifan lokal yang sangat mendukung upaya perlindungan anak.

Namun faktanya,  masih saja banyak terjadi bahwa situasi perlindungan anak di NTT sangat memprihatinkan. Apalagi  jika merujuk pada kasus-kasus yang sudah terjadi dan sedang terjadi dan mungkin akan terus terjadi jika semua elemen tidak segera bertindak bersama-sama melakukan sebuah gerakan meminimalisir bahkan meniadakan semua sisi negatif dan minim pada anak.

Semua ketua bidang memaparkan kontribusi yang bisa mereka berikan dalam forum terkait kepentingan pemenuhan hak anak dalam berbagai aspek sesuai background mereka. Antara lain upaya dibidang hukum, pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan anak dan perempuan. Dan semua yang menjadi planing program Forum akan disusun berdasarkan kapasitas mereka masing pada forum sebelum dan disatukan dengan visi misi Forum yang semua goalnya demi memberikan pemenuhan hak anak dalam berbagai aspek, bersama semua pihak di provinsi ini.

Karena itulah Forkomwil PUSPA NTT hadir sebagai perpanjangan tangan Pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian PP & PA,  demi memangkas akar dari faktor penyebab penyumbang masalah kekerasan dan pengabaian hak anak.

Secara internal misalnya dari dalam keluarga sendiri penelantaran oleh keluarga, yang sebabkan banyak minoritas pemenuhan hak anak atau bahkan perampasan hak anak.

Sedangkan secara  eksternal antara lain seperti aturan-aturan yang melemahkan pemenuhan hak anak didalam segala aspek kebutuhan seperti hukum, pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, bahkan perampasan hak anak yaitu perdagangan anak dan eksploitasi.

Masing-masing unsur kepengurusan yang hadir adalah Elizabeth Rengka (Ketua Forkomwil PUSPA (Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak) NTT,
Dr.Twen Dami Dato, Berthadyn Fony Mella bidang Pemenuhan Hak Anak, Tory Ata
bidang perlindungan Anak,  Irene Koernia Arifajar sebagai Child Protection Spesialist di WVI (di Puspa di Bidang Pemenuhan Hak Anak). Bidang Media  Publikasi ( Ronny Banase  Jurnalis Dan  Pimpinan Portal Berita Online Garda Indonesia).

Ronny dalam pernyataannya sebagai Bidang Media Pulikasi  Forum mengucapkan terima kasih atas perhatian media untuk ikut dalam jumpa pers dalam rangka peringatan Hari Anak tanggal 23 Juli 2019. Dan sudah beberapa kegiatan dilakukan sesuai dengan kapasitas masing-masing.  Dan minta agar media bisa bantu memberi tekanan pada pihak terkait terutama pemerintah dan aparat kepolisian dalam menyelesaikan kasus-kasus kekerasan terhadap  anak. “Media bisa kolaborasi dengan forum untuk pemenuhan hak anak dalam berbagai kontribusi terbaik baik pencegahan kekerasan terhadap anak, masalah gizi, pendidikan, ekspolitasi anak secara tenaga kerja dan seksual dengan menulis sesuai etika penulisan yang menjadi pedoman penulisan ramah anak.” Ujar Ronny menghimbau.

Ana Djukana menyatakan bahwa minta kita semua terutama media untuk bisa membantu semua terkait dengan kekerasan dan masalah anak.

Ketua Forum diakhir konferensi pers meminta agar semua yang sudah diungkapkan bisa dikerjakan dengan satu persepsi yaitu membantu meminimalisir bahkan mengeliminasi semua hal yang menjadi maslah bagi tumbuh kembang anak di NTT.

Diakhir press confress Ana Djukana membacakan enam rekomendasi hasil analisa persoalan anak di NTT oleh Forkomwil PUSPA NTT yaitu 1). Negara harus hadir dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada anak seperti pengalokasian anggaran terhadap penanganan isu anak, ketersediaan ruang dan fasilitas publik yang ramah anak, penguatan kapasitas tentang pelayanan berprespektif/ramah anak terhadap aparat penegak hukum, tenaga pendidik, tenaga kesehatan, serta tenaga lain yang bersentuhan langsung dengan isu anak. 2). Lembaga agama perlu memberi perhatian khusus terhadap isu anak lewat mimbar agama, konseling pastoral terhadap keluarga korban dan pelaku, kurikulum pendidikan informal dan sekolah minggu  pada masing-masing lembaga agama yang berprespektif ramah anak. 3). Lembaga adat harus mempromosikan  nilai-nilai budaya yang memberi perlindungan terhadap anak dan menghapuskan praktik-praktik yang diskriminatif. 4). Private sector tidak boleh mempekerjakan anak, CSR dari private sector didonasikan untuk kerja-kerja perlindungan anak. 5). Media massa dalam pemberitaannya tentang anak harus berdasar pada Kode Etik Jurnalistik dan pediman Pemberitaan ramah anak. 6). FORKOMWIL PUSPA NTT mengajak publick dan seluruh keluarga untuk lebih memberi perhatian dna bertanggung jawab terhadap tumbuh kembang anak sebagai inplementasi komitmen perlindungan hak-hak abak dna kepentingan terbaik anak. ■■ Juli BR

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *