Emy Nomleni : “Postur Perubahan APBD NTT alami pengurangan untuk Recofusing Penangan Covid-19”

Politik Birokrasi Ekonomi Regional

NTT, TOP News NTT■■Demikian pernyataan Emy Nomleni Ketua DPRD Provinsi NTT Fraksi PDIP periode 2019-2024 di ruang kerjanya, usai sidang paripurna ke-4 masa persidangan 1 tahun sidang 2020/2021 DPRD Provinsi NTT (Srnin, 28/09/2020).

Dalam  paripurna masa sidang ke-4 ini dewan dan pemerintah membahas dan menetapkan Ranperda APBD Perubahan  menjadi Perda Perubahan dan ini menurut Emy adalah normal didalam sebuah siklus penganggaran, yaitu dari anggaran murni ditetapkan menjadi  anggaran  perubahan  tahun 2020.
“Dalam paripurna ini penetapan untuk Ranperda APBD Perubahan menjadi Perda Perubahan. Dan ini normal dalam siklus penganggaran,  dari murni tadi ada penetapan menjadi anggaran perubahan 2020.” Jelas Emy.

Penyerahan naskah perubahan APBD tahun 2020 oleh Ketua DPRD Provinsi NTT Emilia Nomleni kepada gubernur NTT Viktor Laiskodat pada Sidang paripurna Masa sidang ke-4 (Senin, 28/09)

Untuk pos-pos anggaran murni ke anggaran perubahan,  tegas Emy,  “Secara pasti bahwa memang postur perubahan APBD mengalami pengurangan  karena kondisi  covid dan ada beberapa anggaran yang di recofusing untuk kepentingan tiga program utama yang disampaikan oleh pemerintah dan pemerintah pusat yaitu kesehatan, JPS (Jaring Pengawas Sosial) dan pemulihan  ekonomi.” Ungkap Emy.

Pada perubahan anggaran ini, jelas Emy lagi, “Sehingga ada beberapa anggaran yang memang di-recofusing dan direalokasi tapi juga ini bagian dari dampak covid  yang sangat berpengaruh kepada pendapatan yang didalamnya ada PAD. Ini otomatis akan berpengaruh kepada struktur APBD  murni yang sudah ditetapkan. Kalau kita lihat biasanya  setiap perubahan itu tentu adalah dalam kepentingan untuk menampung beberapa kegiatan yang urgen dan harus dilakukan karena dia ada dimurni, namun karena di 2020 tidak bisa dilakukan karena kondisi covid.” Tandasnya lebih lanjut.

Penyebab besarnya pemotongan pada Perda Perubahan 2020 ini, menurut Emy terjadi karena ada penurunan dan  perubahan pada APBD murni dari sekitar Rp6 miliar lebih turun sampai Rp5 miliar, karena pengaruh PAD NTT  yang juga alami turun dari Rp1.6 miliar menjadi Rp1.4 miliar lebih.
“Dan tentu itu berpengaruh pada beberapa pos. Tapi paling tidak, dengan kondisi ini, pemerintah akan  lebih hati-hati untuk melaksanan beberapa kegiatan yang dianggap mungkin saja untuk saat ini belum terlalu urgen. Jadi kami lebih menekankan kepada beberapa kegiatan yang berdampak pada  pemulihan ekonomi masyarakat.” Jelas Emy.

Untuk JPS (Jaring Pengaman Sosial), menurut Emy akan tetap dan sedang berjalan.
“Untuk bidang ekonomi tentu ada di dinas kemakmuran dengan beberapa kegiatan yang dilakukan, dan   untuk bidang kesehatan dorongan dari DPR  karena anggaran kesehatan sudah selesai, pemerintah harus tetap menyediakan anggaran untuk penanganan Covid jika saja terjadi peningkatan yang signifikan.” Tandasnya.

“Untuk bidang kesehatan penambahannya tidak langsung tapi tetap saja ada penambahan anggaran khusus untuk tanggap darurat dan lain-lain untuk kepentingan. Tapi DPR sudah menganjurkan menyiapkan anngaran bagi Dinas Kesehatan untuk mengantisipasi peningkatan yang tidak terduga.” Jelasnya.

“Dibidang pendidikan, karena ada beban pembiayaan untuk orangtua bagi tambahan pulsa data bagi siswa karena belajar daring, maka memang  membutuhkan kebijakan khusus, namun untuk panduan bagi pemerintah daerah, dibutuhkan kebijakan dari pusat. Karena akan menjadi sebuah kesulitan bagi pemda untuk mengambil kebijakan khusus jika tidak ada kebijakan pusat. Namun ini akan menjadi catatan penting bagi DPR untuk mendoring pemerintah untuk ditindak lanjuti. Namun dengan kondisi keuangan negara saat ini, maka harus diambil tindakan bijak bahwa tidak semua tidak bisa dilakukan serentak. Akan kami diskusikan dengan komisi 5 bidang pendidikan, namun harus ada panduan hukum dari pusat dalam penyelesaian beberapa masalah di sekolah. Memang tentu harus ada kebijakan dari pemerintah untuk aspek pendidikan untuk kondisi ini, terutama pulsa data.” Janji Emy.

Di paripurna kali ini, memang ada banyak catatan dari fraksi seperti penyaluran JPS, kekeringan, Covid dan ada  banyak catatan dari 9 Fraksi yang harus jadi perhatian dari Pemerintah dalam penanganan itu.  “Khususnya ada beberapa program yang disandingkan dengan kondisi sekarang ini,  tentu pemerintah harus bekerja keras. Terutama capaian target kinerja selama 3 bulan, capaian target. Tapi juga yang menjadi catatan adalah capaian target. Dengan capain PAD yang hanya sekitar 50 persen, maka dalam waktu 3 bulan  pemerintah speed –nya harus  agak lebih kencang, walau dalam masa pandemi dengan protokol kesehatan kita bisa melakukannya. Memang  3 bulan memang waktu yang cukup pendek untuk mencapai tetapi  kita berharap pemerintah bisa melakukan kerja-kerja dalam kepentingan pencapaian itu.” Imbuhnya berharap.

Untuk evaluasi kinerja, menurut Emy, belum bisa dilakukan secara utuh karena masih tersisa 3 bulan, dan secara aturan  harus evaluasi pada akhir tahun.

“Yang dapat kita lakukan saat ini hanyalah menilai apakah sisa tiga bulan ini  bisa dicapai atau tidak oleh pemerintah? Dan  capaian yang akan kita evaluasi adalah untuk setahun secara keseluruhan pelaksanaan APBD provinsi. Dan itu menjadi catatan penting. makanya akan ada  LKPJ dan lain-lain itu adalah catatan yang harus dicapai. Yang kita ingatkan saat ininadslah disisa 3 bulan ini  tentu kinerja  pemerintah atau eksekuitf menjadi sesuatu yang lebih keras karena ada banyak target yang harus diselesaikan. Termasuk dengan kita punya pengganti  perubahan ini, dengan pengurangan-pengurangan ini tentu kita memahami kondisi pemerintah. Namun kita sepakat toh untuk mencapai target pada akhir 2020 dan itu yang kita harapkan untuk bisa  dilakukan.” Tandas Emy.

Menurut Emy, capaian target  sampai sejauh ini dari yang ada, baru sekitar 50 persen lebih atau hampir  60 persen dan dengan  sisa 3 bulan ini, s40-50 persen ini harus menjadi catatan penting bagi pemerintah NTT  untuk dicapai.
“Memang ada belanja-belanja yang ototmatis seperti belanja pegawai untuk gaji dan lain-lain memang itu harus terserap. Tapi ada beberapa program kegiatan yang memang harus dilaksanakan. Seperti JPS ini dengan capaian 3 bulan petani tanam lagi, kira-kira seperti apa dan ini akan jadi catatan kritis. Namun DPR akan tetap mendorong pemerintah lebih menggenjot kondisi ini, namun kita paham dengan kondisi pandemi. Namun ada kegiatan yang tidak membutuhkan keterlibatan banyak orang,  tentu itu yang akan dikejar. Namun memang masyarakat ada pada kondisi setengah terpuruk dan terpuruk karena kondisi ekonomi sedang goncang. Dan dengan keadaan ini tentuk akan sangat berpengaruh pada penerimaan pajak-pajak. Penurunanya sangat signifikan.” Jelas Emy.

Untuk kondisi penyebaran Covid yang sudah sampai pada level coklat, apakah perlu adanya kebijakan lockdown atau tidak, Emy berpendapat untuk saat ini kan sudah diberlakukan new normal, tapi jika melihat perkembangan kasus penyebaran Covid, dengan melihat capaian yang harus dilakukan dalam 3 bulan ini oleh pemerintah, maka untuk keputusan lockdown harus lebih dipertimbangkan lagi dengan bijak. Sehingga produk keputusan kepala daerah harus memberi sebuah kepastian. Agar masyarakat tidak bingung.
“Saya lebih setuju karena sudah ada masa new normal maka dilakukan pembatasan saja, dengan tetap melakukan protokol kesehatan. Pemerintah harus bisa memberi anjuran agar masyarakat bisa menjaga diri, keluarga dan orang lain, dengan melakukan berbagai pembatasan kegiatan yang melibatkan banyak orang, protokol kesehatan tetap dijalankan. Karena semua orang tidak berada dalam kondisi imun yang sama, ekonomi yang sama, pengetahuan yang sama, maka disinilah peran pemerintah harus ada untuk menjaga dan memastikan bahwa masyarakat menjalankan semua anjuran menghindari penyebaran virus baik terhadap  diri sendiri dan orang lain.” Tegaanya diakhir wawancara kami.■■ juli br