Daniel Hurek : ” Karena Pentingnya Jabatan Sekda, Maka Pejabat Definitif Harus Segera Disiapkan”

Kota, Topnewsntt.com. Kosongnya jabatan sekda Kota Kupang definitif sampai Januari 2019 dan sudah terjadi dua kali pergantian pejabat pelaksana tugas dan penjabat sementara sekda dari Thomas Janzen Gah ke Yosep Rera Beka, mengundang pendapat dari Mantan Walikota Kupang periode 2007-2012 dan Anggota DPRD Kota Kupang Fraksi PKB dan ketua Komisi  Gabungan Daniel Hurek. Kepada media ini, di rumahnya di Kelurahan Airnona, Hurek mengingatkan bahwa jabatan sekda definitif tidak boleh terlalu lama. Karena berdasarkan UU Pemerintahan Daerah No.9 tahun 2015 pasal 214 ayat 4  yang berbunyi “bahwa masa jabatan penjabat sekretaris daerah (pada ayat 1 dan 2) adalah paling lama enam (6) dalam hal sekda tidak dapat melaksanakan tugas atau paling lama dalam waktu tiga (3)  bulan kekosongan  jabatan sekretaris daerah.” Kutipnya.
Jadi kekosongan jabatan (karena berakhirnya masa jabatan sekda hanya boleh berlaku selama tiga bulan dijabat oleh penjabat sementara dan setelah tiga bulan seharusnya pemkot sudah memperoleh sekda definitif. Dan 3 sampai 6 bulan dijabat oleh penjabat sementara atau pelaksana tugas sekda jika terjadi kondisi dimana sekda tidak dapat laksanakan tugas karena sesuatu dan lain hal, namun masa jabatan belum berakhir. Dan yang terjadi saat ini pada pemerintahan Kota Kupang kan terjadinya kekosongan jabatan akibat berakhirnya masa tugas sekda sebelumnya. Seharusnya setahun sebelum berakhir sudah dipersiapkan pejabat definitif untuk mengisi jabatan yang kosong jika sampai waktunya.” Tandasnya.

Calon anggota legislatif DPRD  Provinsi NTT 2019 Partai PKB  ini mengungkapkan alasan bahwa hal ini berdasarkan aturan hukum pemerintahan daerah bahwa  jabatan pelaksana tugas  sekda jika dalam kondisi terjadinya kekosongan jabatan sekda  itu bisa dijabat oleh pelaksana tugas atau penjabat sementara dalam  satu masa tugas (3 bulan) dan setelah itu harus ada sekda definitaif. Hal ini karena menurut Hurek jabatan sekda adalah jabatan strategis yang sangat penting bagi keberlangsungan jalannya sebuah  pemerintahan wilayah dalam segala aspek baik pelaksanaan program kerja kepala daerah maupun pelayanan publik dalam bidang administrasi pemerintahan.  Sebagai pemerintahan daerah dengan sistem otonomi daerah saat ini, kewenangan ada pada pemkot yang tahu persis kualitas, integritas dan loyalitas ASN sebagai calon sekda. Sehingga Hurek menyatakan keheranannya terhadap fakta kekosongan jabatan sekda di pemkot Kupang yang terlalu lama hingga setahun lebih. “Karena  proses seleksi calon sekda definitif tidak rumit. Sistemnya bisa lewat lelang jabatan. Dan pemkot tahu benar siapa saja figur yang mampu. Tapi mengapa terjadi kekosongan jabatan sekda terlalu lama?” Tandasnya menyesalkan.

Hurek berpendapat bahwa kondisi kekosongan  jabatan sekda di Pemkot Kupang, dari Plh Thom J.Gah ke Penjabat Sementara Yosep Rera Beka, menunjukkan ke publik ada “sesuatu” yang mencurigakan dari pemkot. Entah apa itu tapi yang jelas akan ada pertanyaan dari masyarakat bahwa ada sesuatu yang tidak lazim terjadi pada pemkot sebagai pengambil kebijakan. “Entah apa itu allaualam.” Cetusnya tertawa.

Namun sebagai legislatif yang adalah mitra pemerintah, Hurek berharap dan menyarankan agar pemkot jangan membiarkan waktu kekosongan terlalu lama sampai masa akhir jabatan penjabat sementara sekda ini. “Bila perlu sebelum berakhir masa jabatan penjabat sementara pemkot sudah peroleh pejabat definitif sekda.” Ujarnya lagi.

Sedikit memberikan pendapat, Hurek menyatakan bahwa seorang sekda haruslah bukan saja memiliki kecerdasan intelektual yang tinggi, tapi juga memilik treck record disiplin dalam penyelesaian pekerjaan, bersih dalam laporan keuangan, tepat waktu dengan treck record bagus, pernah menjabat dalam jabatan sebagai pimpinan di dinas teknis, dan juga memiliki pengalam kerja sebagai ASN dari level bawah agar bisa memanagemen pekerjaan administrasi pemerintahan dengan baik.
“Jabatan sekda, menjadi penting dan strategis karena Jabatan Sekda adalah pejabat administrasi tertinggi dalam sebuah organisasi yang mengatur jalannya roda pemerintahan dan merupakan puncak karir tertinggi  bagi seorang ASN. Sehingga ia haruslah hasil proses seleksi yang bisa dijamin kualitasnya. Karena ini adalah jabatan penting dalam sebuah organisasi pemerintahan sebagai kepala administrasi pemerintahan sebuah wilayah pemerintahan.” Tandasnya serius diakhir wawancara kami.**))juli br

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *