Capaian Target MCIP 2021 Rendah (36,40%), Gubernur Minta Kepala Daerah Kerja Solid Untuk Tingkatkan di 2022

  • Bagikan

NTT, TOPNewsNTT|| Capaian Target MCIP 2021 Rendah (36,40%), Gubernur Minta Kepala Daerah Kerja Solid Untuk Tingkatkan di 2022.

Demikian permintaan Gubernur NTT pada pembukaan Rakor tesebut yang disampaikan oleh Asisten 1 Bidang Pemerintahan Setda NTT Erni Usboko pada pembukaan Rakor Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Program Tematik Pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa Pemprov.NTT tahun 2022 yang diselenggarakan oleh KPK RI di Aula El Tari (Selasa, 29/3).

Hadir  Direktur Koordinasi Supervisi V Komisi Pemberatasan Korupsi RI, Inspektur Wilayah 2 Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur, Pimpinan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Nusa Tenggara Timur, Para Inspektur Kota Kupang dan se-Nusa Tenggara Timur, Para Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur dan Penanggung Jawab Aksi Pencegah Korupsi Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur.

“Gubernur NTT mengatakan tidak butuh Supermen untuk meningjat Capaian Target MCIP tapi butuh Tim Kerja yang solid.” Ujar Erni.

Awali sambutan, gubernur menyatakan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah berkominten untuk memberantas segala bentuk korupsi pada Pemerintahan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hal ini dibuktikan dalam Visi Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2018-2023 adalah “NTT Bangkit mewujudkan Masyarakat Sejahtera dalambingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”, dan Misi Kelima dari Visi dimaksud adalah “Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untukmeningkatkan kualitas pelayanan publik”.

Misi Kelima ini dimaksudkan untuk memperkuat reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu efektif, bersih, jujur, transparan, inovatif dan akuntabel yang bertujuan untuk mewujudkan birokrasi yang profesional dengankarakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN.

Terkait dengan pencegahan korupsi di Nusa Tenggara Timur, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melaksanakan berbagai upaya untuk mengoptimalkan pencapaian sasaran, antara lain:

Menetapkan Aksi Pencegahan Korupsi, yang menjadi dasar hukum bagi perangkat daerah penanggungjawab aksi untuk mengalokasikan kegiatan dan anggaran pencegahan korupsi;

Menetapkan penanggungjawab aksi pencegahan korupsi;

Memberikan pembekalan teknis kepada para Inspektur kabupaten/kota dan admin dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan aksi pencegahan korupsi;

Pendampingan APIP atas pelaksanaan aksi oleh Perangkat Daerah dan PemerintahKabupaten/Kota;

Untuk memfasilitasi pelaporan dan informasi pelaksanaan aksi, maka Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur pun telah berinovasi dengan mempersiapkan sarana informasi sebagai media pelaporan aksi pencegahan korupsi berupaaplikasiSI-APIK atau Sistem Informasi Aksi Pencegahan Tindak Korupsi.

Wujud pelaksanaan aksi pencegahan korupsi oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2021 digambarkan dalam nilai capaian hasilMCP dari Pemerintah Daerah se-Provinsi Nusa Tenggara Timur yang telah mencapai 82,64%. Meskipun capaian MCP Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah relatif baik, namunsecara umum capaian MCP Pemerintah kabupaten/kota masih relatif rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa tata kelola pemerintahan daerah belum sepenuhnya memadai.

PengadaanBarang/JasaPemerintahmempunyaiperanpentingdalampelaksanaanpembangunannasionaluntukpeningkatanpelayananpublikdanpengembanganperekonomiannasionaldandaerah. PengadaanBarang/Jasaharus mampu memberikanpemenuhannilaimanfaat yang sebesar-besarnya(value formoney) dankontribusidalammeningkatkan penggunaanprodukdalamnegeri, peran Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengahsertapembangunanberkelanjutan.Dalam pelaksanaannya pengadaan barang/jasa harus dapat dilaksanakan dengan prinsipefisien,  efektif, transparan, terbuka, bersaing, adildanakuntabel. Di samping itu,  semuapihak yang terlibatdalampengadaan barang/jasa pun wajib mematuhietika yang ditetapkan.Peran strategis dari pada pengadaan barang/jasa Pemerintah inilah, maka salah satu area intervensi dari aksi pencegahan korupsi yang ditetapkan adalah pengadaan barang/jasa pemerintah.

Namun secara umum capaian aksi pencegahan korupsi pada area pengadaan barang/jasa ini masih belum sesuai target yang ditetapkan, meskipun capain aksi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah mencapai 89,10%, namun capaian capaian aksi MCP area pengadaan barang/jasa pemerintah kabupaten/kota relatif rendah dengan rata-rata sebesar 36,40%. Hal ini menunjukkan bahwa tata kelola pengadaan barang/jasa Pemerintah Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur masih belum memadai dan perlu mendapat perhatian untuk peningkatannya pada tahun 2022.

Dalam tahun 2022 hasil yang diharapkan dari pelaksanaan aksi pencegahan korupsi pada area pengadaan barang/jasa ini adalah:

Terwujudnya kegiatanpengadaan barang/jasa yang tepatwaktu, efektifdanmemperhatikanefisiensikeuangandaerah yang dilaksanakan secaratransparandanakuntabel serta ekonomis.

TerbentuknyaPokjaUKPBJ yang permanendanberkompetendalammendukung pelaksanaankegiatanpengadaan barang/jasa.

Untuk mewujudkan tata kelola pengadaan barang/jasa sesuai hasil yang diharapkan, maka hal terpenting yang harus dilakukan adalah peningkatan fungsi pengawasan terhadap pengadaan barang/jasa oleh pemerintah daerah.APIP sebagai perangkat daerah yang membantu kepala daerah dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan daerah, memiliki peran strategis dalam membina dan mengawasi pelaksanaan  proses pengadaan barang/jasa. Untuk dalam rapat koordinasi ini, diharapkan dapat dicapai suatu komitmen bersama untuk mewujudkan tata kelola pengadaan barang/jasa dan pengawasan yang efektif dan efisien serta akuntabel.

Dalam rangka meningkatkan capaian MCP Tahun 2022, dihimbau kepada seluruh pengelola UKPBJ se-Provinsi Nusa Tenggara Timur agar dapat bersinergi dalam pelaksanaan aksi pencegahan korupsi, saling berkoordinasi dan konsultasi agar capain aksi pengadaan barang/jasa pada seluruh pemerintah daerah lebih baik dari tahun sebelumnya. 

Sementara Hadir  Direktur Koordinasi Supervisi V Komisi Pemberatasan Korupsi RI dalam sambutannya mengatakan bahwa sangat penting melakukan pelaporan yang benar dan terintegrasi sehingga bisa meningkatkan target capaian MCIP dengan aplikasi APIP. 

Haralannya jangan ada korupsi di semua jenjang perimtahan kabupaten kota dan provinsi NTT.

Kegiatan aka berlangsung selama 3 hari hingga Rabu, 31/3.**{jbr}

 

  • Bagikan