Bupati Korinus : “Pembahasan RAPBD Kabupaten Kupang 2021/2022 sesuai mekanisme”

  • Bagikan

OELAMASI, TOPNewsNTT|| Proses  persidangan RAPBD kabupaten Kupang TA 2021/2022 sedang berjalan. Namun dalam proses pengesahan Ranperda menjadi Perda ada insiden protes dan hampir terjadi kontak fisik antara anggota DPRD Kabupaten Kupang Fraksi Partai Yosef Lede Fraksi Partai Gerindra terhadap pimpinan sidang.

Bersama 2 anggota lain Anton Natun dan Tome da Costa, Yosef mempertanyakan mengapa hasil pembahasan komisi dan  tanggapan bupati terhadap pembahasan komisi-komisi  dilewati oleh ketua DPRD Fraksi Partai Golkar Daniel Taimenas yang langsung melanjutkan ke sidang pengesahan RAPBD menjadi APBD kabupaten Kupang 2021/2022. Yosef mempertanyakan apa kapasitas dan peran 26 anggota dj luar Banggar.

Keberatan Yosef Lede karena pimpinan sidang (ketua DPRD Kabupaten Kupang) melewati pembahasan komisi-komisi yang mengusulkan 2 materi usulan anggaran yakni anggaran monotoring evaluasi Bansos di Dinsos yang disalurkan pemerintah pusat dan usulan anggaran pembinaan Olahraga di kabupaten Kupang.

Yosef Lede dan rekan sesama fraksi Partai Gerindra (Anton Natun dan Tome da Costa) menyatakan keberatan akan proses yang diambil pimpinan sidang, dan mempertanyakan hasil pembahsan komisi-komisi tersebut mengapa tidak dibahas dalam sidang tapi langsung melompat ke pengesahan anggaran yang langsung ditanya dan ketok palu sah tanpa mau memberi kesempatan perwakilan fraksi menginterupsi.

Terhadap sikap pimpinan sidang, dan proses pembahasan yang terjadi, Yosef Lede menilai pimpinan sidang sudah melanggara Tatib dan PP 12/2018 yang mengatur mekanisme persidangan, serta  ada indikasi tertentu diluar kepentingan masyarakat kabupaten Kupang

Anton Natun berpendapat hasil persidangan yakni pengesahan ranperda menjadi perda adalah cacat hukum dan tidak sah dan pimpinan sidang tidak paham mekanisme persidangan selain melanggar Tatib dan PP.12/2018, sehingga meminta pimpinan untuk mundur saja dari kursi pimpinan,  sedangkan Tome da Costa menilai bahwa pimpinan dewan tidak menghargai lembaga, anggota DPRD serta mekanisme persidangan yang sesuai PP 12/2018. Hasil pengesahan Ranperda menjadi Perda akan dipelajari dan ditinjau kembali.

Terkait situasi yang terjadi, Bupati Kupang Korinus Masneno mmeberikan tanggapannya berikut lewat pesan wa (Senin, 29/11).

“Terhadap situasi yang terjadi, sikap kami sebagai pemerintah perihal mekanisme persidangan di DPRD, itu merupakan kewenangan pimpinan DPRD dan menurut saya semuanya telah berjalan dengan baik dan sesuai jadwal sidang yang telah di tetapkan.

Bahwa kalau ada berbagai keluhan, protes dan koreksi yang sempat muncul dari para anggota DPRD, saya  berharap agar kita jadikan saja sebagai pelajaran berharga agar kedepan kita ssmua bisa menjadi lebih baik lagi, kata Bupati.

Diakui Bupati bahwa  benar bagi pemerintah Ranperda telah disahkan melalui sidang paripurna dewan dan selanjudnya akan diproses lebih lanjut sesuai aturan yang berlaku.

Tentang usulan-usulan dari Komisi yakni dana monitoring yang katanya tidak dibacakan dalam sidang, sebenatnya telah disetujui pada saat rapat banggar sehingga dalam persidangan tidak dibahas ulang tapi disahkan.

Sedangkan untuk keputusan penyertaan modal pada Bank NTT pun, menurut Bupati Korinus  telah di jelaskan pada rapat banggar dan telah dipahami dengan baik oleh semua anggot DPRD.

“Sebenranya Pinjaman Daeràh telah disetujui karena tujuannya adalah untuk membiayai berbagai program pemuliham ekonomi masyarakat kabupaten Kupang.” Jelasnya menegaskan.

“Pesan saya kepada para legislatif dan semua pihak, marilah bersikap dengan bijak dalam menyikapi berbagai perbedaan pendapat yang terjadi karena perbedaan pendapat merupakan kekayaan yang harus kita olah menjadi suatu kekuatan untuk bergerak maju bersama rakyat kabupaten  Kupang yang kita cintai.” Pesan Bupati bijak.

“Apa.yang terjadi kemarin hanyalah sebuah dinamika dari sebuah proses demokrasi agar kita semua makin dewasa dalam menjalankan roda pemerintahan di kabupaten Kupang. Perbedaan pendapat adalah kekayaan yang akan saling melengkapi, boleh beda dalam pendapat tapi ingatlah akan tujuan utama baik birokrasi dan legislatif dan mitra kerja lainnya punya tujuan pemberian pelayanan prima bagi semua masyarakat.” Pesanya.|| juli br

  • Bagikan