Perlindungan Penyandang Disabilitas dari Kekerasan Seksual

*Penyandang disabilitas harus mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan pelecehan seksual oleh semua pihak. Kita perlu menempatkan setiap individu penyandang disabilitas untuk mendapatkan jaminan penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan HAM dari negara.*

NTT, TOP NEWS NTT.,■■ Hal tersebut dikatakan Gubernur NTT melalui sambutan yang dibacakan Staf Ahli Bidang Politik Pemerintahan, Drs. Semuel Pakereng, M.Si saat membuka kegiatan Launching Project Tubuhku Milikku dan Seminar ‘Peran pendidikan dan Akses Kesehatan Reproduksi untuk Pencegahan Kekerasan Bagi Anak dengan Disabilitas’, yang dilaksanakan di Aula Rumah Jabatan Gubernur pada kamis (18/7/2019).

“Penyandang disabilitas sepatutnya mendapatkan kesempatan yang sama, dalam upaya mengembangkan dirinya melalui kemandirian sebagai manusia yang bermartabat. Pemberdayaan dan perlindungan sosial ditujukan untuk membentuk penyandang disabilitas yang tangguh dan mandiri, agar tidak dipandang sebelah mata,” sebut Semuel.

Ia juga menambahkan, perubahan paradigma tentang penyandang disabilitas sebagai bagian dari HAM diatur secara spesifik, dalam tujuan pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas sebagai harkat dan martabat manusia yang dilindungi negara.

Sementara itu, Manager Program Inklusi dan Disabilitas Yayasan NLR Indonesia, Widya Prasetiyanti mengatakan, pentingnya dilakukan pembinaan dan layanan kesehatan bagi penyandang disabilitas.

“Anak-anak penyandang disabilitas merupakan bagian dari diri kita. Penting sekali bagi mereka untuk memiliki hak perlindungan, pemahaman kesehatan seksual dan reproduksi bagi anak dan remaja dengan disabilitas. Seperti yang kita ketahui, tingginya kasus kekerasan terhadap anak dan remaja, terhadap perempuan serta kaum disabilitas, memerlukan sistem pencegahan yang baik dan benar dari semua kalangan termasuk pemerintah,” jelas Widya.

Dalam kesempatan itu, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan NTT, drg. Maria Silalahi, menyampaikan perlunya akses pelayanan kesehatan bagi kaum disabilitas, juga kesehatan untuk ibu dan anak.

“Untuk menindaklanjuti pelayanan kesehatan bagi penyandang disabilitas maka diperlukan adaya pelayanan konseling, agar tercipta komunikasi yang terbuka. Apalagi soal kesehatan reproduksi, tentunya sangat tabu untuk dibicarakan bagi sebagian besar orang,” jelas Maria.

Maria juga menyebutkan tingginya angka kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Pada tahun 2017  menyentuh angka 348.446 kasus. Hal tersebut terbagi dalam kekerasan fisik, psikis dan kekerasan seksual.

“Tidak hanya itu, tingginya kematian bayi di NTT pada tahun 2018 mencapai 1.265 kasus. Ini juga membuktikan bahwa kesehatan ibu dan anak masih menjadi masalah besar. Saat ini juga sedang dijalankan program puskesmas ramah anak, agar memenuhi kriteria yang baik untuk pelayanan kesehatan anak. Contohnya saat ini, ada di Puskesmas Pasir Panjang, Kota Kupang,” tambah Maria.

Sedangkan Perwakilan Sentra Advokasi Perempuan Difabel dan Anak (SAPDA) Yogyakarta, Rini Rindawati mengatakan, sebaiknya kesehatan reprodusi diajarkan sejak dini pada penyandang disabilitas dan semua anak-anak. Bukan hanya untuk mencegah agar tidak menjadi korban kekerasan seksual, tetapi juga menjaga agar mereka tidak menjadi pelaku kekerasan tersebut.

“Penyandang disabilitas juga sama dengan orang normal yang lain. Mereka juga mengalami perkembangan seksual, dorongan dan hasrat seksual. Kita perlu mengajarkan secara bijak, agar mereka juga mengetahui, sehingga mereka bisa mengontrol hasrat seksualnya,” jelas Rini.

Rini juga menjelaskan pentingnya pendekatan yang efektif kepada penyandang disabilitas dalam penyampaian kesehatan reproduksi. “Kita harus mengajarkan dengan melakukan pendekatan yang baik. Bila berhadapan dengan mereka yang disabilitas intelektual atau yang lambat dalam hal mempelajari, maka harus diajarkan berulang kali,” jelasnya.

Dalam kegiatan tersebut hadir pula anak-anak disabilitas bersama orang tua, termasuk siswa-siswi dan Guru dari beberapa Sekolah Luar Biasa (SLB) di Kota Kupang, perwakilan dari Dinas Kesehatan Provinsi NTT, BKKBN Provinsi NTT, Dinas Sosial NTT serta pimpinan Yayasan Pelita Harapan Flobamora, Yayasan Sosial Ibu An-Frida, Yayasan Kita Juga, dan Yayasan Ayo Indonesia. ■■ editor : Juli br/top news ntt

Sumber :  Siaran Pers Biro Humas Pemprov NTT

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *