Ini Penjelasan Jerry Manafe Atas Pencopotan Agus Tanau

Oelamasi, Top News NTT■■, Ketua Partai Golkar (PG) Kabupaten Kupang Jerry Manafe buka bukaan atas pencopotan Agustinus Tanau (AT) sebagai anggota DPRD Kabupaten Kupang di penghujung masa bakti periode 2014 – 2019.

Jerry ungkapkan kepada wartawan dikediamannya, Selasa (26/2/2019) sore, setelah sidang paripurna istimewa PAW dua anggota dewan oleh lembaga DPRD Kabupaten Kupang. Salah satunya dari fraksi PG, posisi AT diganti Helmi Mudin-Ndoki.

Ia menuturkan, sejak kasus asusila AT mencuat, sebagai ketua partai dirinya telah berusaha keras meredam gejolak itu. Namun, arus desakan memberi sanksi tegas datang dari DPP PG maupun LSM, alhasil usulan PAW pun ia layangkan.

Dia menilai, informasi beredar di media dering, pernyataan AT tak pernah dipanggil untuk melakukan klarifikasi maupun diberikan surat peringatan (SP) oleh partai tidaklah relevan.

“Memang partai ini kalau dia kena OTT begitu mau klarifikasi apalagi. Coba teman – teman pikir. Kalau itu masih isu atau wacana saya pasti panggil klarifikasi, tapi ini sudah di blow up media, foto jelas, mau klarifikasi dan kasih SP apa?,” tukas Jerry

Ia mencontohkan, OTT yang dilakukan KPK tak lagi melakukan penyidikan, penyelidikan ataupun pulbaket bisa langsung dijadikan tersangka kalau tertangkap tangan. “Jadi, sebenarnya seorang AT harus tahu apa yang sudah saya buat baginya. Saya sangat menjaga itu, cukup lama, 2016 sampai 2018,” katanya

Langkah pencopotan AT oleh PG kata Jerry, lantaran PG dibawah pimpinan umum Erlangga Hartarto tak mau ada cacat dari tingkat bawah sampai atas, kalau cacat pasti dibersihkan, apalagi PG membawa tagline 4G yakni Golkar bersih, Golkar bangkit, Golkar maju, Golkar menang.

Menurutnya, kembali mencuat kasus itu beberapa bulan belakangan sedikit meresahkan, apalagi di tahun politik sekarang ini. Namun, ia tekankan riak kasus AT yang terblow up belakangan itu bukan dilakukan pihaknya.

“Kan’ teman – teman tahu riak dari OTT itu beberapa bulan terakhir terblow up lagi, itu bukan dari kita. Saya ngomong terus terang, saya tidak ada urusan itu lagi, saya mau baik tapi partai beranggapan lain,” jelasnya

Kasus yang sudah menjadi konsumsi publik itu, kata Jerry tanpa dilaporkan pun menjadi atensi DPP PG atas pemberitaan media. Dari situlah DPP perintahkan segera mengusulkan PAW. “Kalau DPP perintah, kita DPD tidak bisa bilang tidak, kita mau berlindung dari hal apa, kasus ini terang benderang kecuali masih indikasi,” tukasnya

Dalam usulan PAW waktu itu beber Jerry, ia telah memanggil AT komunikasi bersama ketua DPD I dari hati ke hati agar AT berbesar hati menerimanya, lantaran SK PAW itu jika sudah ada, pengurus tingkat bawah hanya menjalankan keputusan, tak bisa melawan. Apalagi ia masih berbesar hati berikan AT kesempatan maju sebagai caleg untuk periode 2019-2024.

“Kita sudah bilang, pak Agus sabar, legowo saja, karena ini tinggal berapa bulan. Kita bilang, kalau SKnya sudah turun kita tak bisa melawan. Kita nih siapa sih, kalau DPP keluarkan SK tidak mungkin dicabut, tidak akan mungkin. Dia ragu untuk terpilih kembali, saya bersama pak Melky sudah omong siap back up, kita turun kampanye untuk dia,” sebutnya

Jerry melanjutkan, AT rasanya bisa menerima. Namun, sebelum SK di kirim, lembaga DPRD sudah heboh membahas masalah ini, bahkan yang tidak elok AT membuat telaan pembelaan diri ke DPP melewati DPD I dan II. Ditambah lagi, surat klarifikasi dari lembaga dewan yang di teken salah satu pimpinan dewan yakni wakil ketua, Johanis J. Mase yang meminta pembatalan PAW ke DPP.

“Ini yang berat menurut saya sebagai ketua partai, karena intervensi dan klarifikasi si Agus ini sudah lompat melewati DPD II dan I langsung ke DPP. Ya, itu haknya dia, tapi etika organisasi kan’ tidak harus begitu,” jelasnya

Setelah itu terang Jerry, perintah partai jelas pemecatan AT, namun ia bersama ketua DPD I berusaha semaksimal mungkin membela AT agar tak sampai pada pemecatan supaya bisa fokus mengikuti pileg 2019. Ia meminta AT kirimkan surat permintaan maaf atas surat klarifikasi yang telah AT kirimkan sebelumnya tanpa meminta ataupun mendengar bisikan dari pihak lain, “Saya lihat dia menerima apa yang saya sampaikan. Dia lakukan itu, jadi saya pikir sudah selesai, karena memang SK PAW sudah ada, dan bukan hak saya untuk membatalkan tapi DPP. Ternyata dia buat lain, gugat lagi di pengadilan,” ungkap Jerry heran

Jerry bilang langkah yang diambil AT kurang tepat sebab masalah internal partai sesuai mekanisme seharusnya AT tahu sebagai kader partai kemana dia harus mengadu, “Ya, itu hak dia mencari keadilan, tapi harus ingat PG punya mahkamah partai,” terangnya

Jerry juga tak pungkiri, AT merupakan kader Golkar yang cukup mempunyai kemampuan intelektual dan kapabilitas mumpuni, namun apa daya sejak kasus itu mencuat ia telah berusaha melindungi namun tak bisa menyelamatkan AT dari SK PAW.

“Dia mungkin kurang di moral karena kejadian itu, tapi dia punya kemampuan, saya mau pertahankan dia, tapi kalau partai perintah saya tidak bisa melawan. Teman – teman bisa lihat masalah kecil Sumba Timur itu, bupati aktif loh dicabut dari ketua partai,” ketus Jerry

*Jerry Sebut Golkar Akan Ikuti Langkah Hukum Yang Diambil AT*

Upaya mencari keadilan yang diambil AT menggugat pimpinan PG dari tingkat DPD II, I hingga DPP serta mantan ketua BK DPRD Kabupaten Kupang yang juga anggota dewan asal fraksi PG, Daniel Taimenas di PN Oelamasi akan diladeni PG.

Kunjungan ketua umum PG Erlangga Hartarto beberapa hari lalu pun telah perintahkan untuk mengikuti semua proses hukum yang diambil AT. “Kunker ketum kemarin kita duduk bicara soal itu, beliau bilang silahkan berjalan itu haknya, siapkan semua ikuti prosesnya,” katanya

Menyinggung terkait pernyataan wakil ketua dewan Johanis J. Mase atas PAW AT yang tidak sesuai mekanisme lembaga, Jerry menjawab santai bukan urusannya mencampuri urusan lembaga DPRD, dirinya hanya melaksanakan putusan partai. “Jadi masalah internal lembaga DPRD, silahkan berproses di lembaga, saya tidak berurusan itu. Saya melaksanakan perintah partai tidak ada urusan dengan lembaga dewan,” tukasnya.

PAW itu bebernya lagi, dilakukan bukan cuma satu pertimbangan hasil rekomendasi kajian BK DPRD saja, tapi ada 8 pertimbangan lain PG, contoh salah satunya Pendidikan, Dedikasi, Loyalitas, Tidak Tercela (PDLT). “Jadi bukan karena catatan rekomendasi BK itu saja. Oh tidak, no..no.. ada banyak pertimbangan, satunya PDLT,” jelasnya wakil bupati terpilih Kabupaten Kupang hasil Pilkada 2018 ini.■■juli br

Hasil wawancara wartawan Kupang Media : (brc*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *