Bengkel APEK NTT & IRI NTT Gelar Pelatihan Kampanye Perempuan Pemilu Bersih Dan Suara Tanpa Dibayar

NTT, ■■Top News NTT., Bengkel APEK NTT bermitra dengan IRI NTT, dalam memberi kontribusi bagi terlaksananya pemilu bersih yang jauh dari politik uang atau peroleh suara tanpa dibayar dengan memberi Pelatihan Kampanye Pemilu Bersih Dan Suara Tanpa Dibayar Bagi Caleg Perempuan Di Provinsi NTT. Pelatihan dilaksanakan pada Kamis, 21/2/2019 di Hotel Ima.

Dalam thor Bengkel APEK, dijelaskan Latar Belakang Kegiatan pelatihan adalah karena melihat bahwa Pemilihan umum (Pemilu) merupakan ajang pesta demokrasi setiap lima tahun bagi masyarakat Idonesia untuk memilih Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, DPD serta Presiden dan Wakil Presiden.

Caleg Perempuan NTT baik Caleg DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, Kota dan kabupaten berkumpul mendengarkan pelatihan strategi Kampanye Perempuan Pemilu Bersih Dan Suara Tanpa Dibayar di Hotel Ima

Indonesia telah melaksanakan pemilihan umum sebanyak empat kali sejak era reformasi bentuk demokrasi kali – 1999, 2004, 2009, dan 2014 dengan dinamikanya menuju perkembangan ke arah yang lebih maju dan baik. Berbagai upaya dilakukan Pemerintah Indonesia, melalui alat-alat negara guna menjamin terlaksananya pemilu yang adil dan bermartabat sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat Indonesia.

Kendati pemilu telah empat (4) kali dilakukan, jumlah dan posisi perempuan khususnya dalam lembaga DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan DPD belumlah menunjukan angka yang seimbang dengan jumlah dan posisi laki-laki. Bahkan terjadi penurunan angka partisipasi politik perempuan dalam pemilihan umum pada tahun 1999 dibandingkan tahun 1992, yang mana angka representasi perempuan di DPR tercatat hanya 9,2%, sementara representasi perempuan di DPR di tahun 1992 ada di angka 12%.

Keadaan ini mengakibatkan terjadinya pengesahan dan penerapan berbagai produk peraturan perundang-undangan dan penetapan prioritas program-program pembangunan di tingkat nasional dan lokal yang sama sekali tidak mencerminkan kesadaran politik, keadilan sosial, maupun kepentingan kaum perempuan.

Banyak faktor yang mempengaruhi terbatasnya porsentasi alat legislatif perempuan, termasuk di Nusa Tenggara Timur. Salah satunya ialah adanya praktek kampanye kotor dengan menggunakan isu-isu yang tidak bertanggung jawab, serta adanya praktek politik uang untuk membeli suara menjelang hari pencoblosan kertas suara. Kedua hal ini tentu sangat merugikan semua pihak, baik calon legislatif maupun pemilih.

Hal ini oleh karena integritas pemilu dirusaki dengan strategi pemenangan suara yang salah, yang akan melahirkan alat-alat legislatif yang moralitasnya tidak dapat digugat pertanggungjawaban sosialnya.

Merujuk pada kekhawatiran ini, Bengkel APPeK NTT, sebagai mitra pemerintah yang bergerak dalam melakukan pembelajaran politik bagi masyarakat, berinisiatif melakukan kegiatan “Pelatihan Kampanye Pemilu Bersih dan Suara Tanpa Dibayar bagi Caleg Perempuan di Provinsi NTT”.

Kegiatan ini bertujuan antara lain untuk:
1. Membudayakan perilaku anti-korupsi dan solusi untuk menghilangkan praktek-praktek politik uang selama masa kampanye; dan
2. Mendorong caleg perempuan untuk memahami pentingnya caleg perempuan menjalankan kampanye bersih.

Metodologi Kegiatan ini dilakukan dengan metode pengajaran (brainstroming), tanya-jawab, dan simulasi menggunakan pendekatan orang dewasa.

Dalam Sambutannya, ketua panitia kegiatan, yang adalah koordinator Umum ASPEK, menyatakan bahwa Peran Caleg Perempuan dalam membudayakan perilaku anti-korupsi dan Pentingnya caleg perempuan menjalankan kampanye bersih

Pemateri adalah Laurensius Sayrani dengan materi Solusi untuk menghilangkan praktek2 politik uang selama masa kampanye. Sedangkan pemateri kedua adalah Maria Yulita Sarina (PANWASLI Kabupaten Kupang)

Materi ketiga “Strategi kampanye bersih yang efektif” oleh Alfred Enamau.

Peserta kegiatan berjumlah 65 orang, terdiri dari caleg perempuan, perwakilan pemerintah (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT).

Dalam pemaparan materi titik berat kepada pemilih dan peserta pemilu. Bahwa politik uang bisa terjadi dimana saja dan kepada penyelenggara dan pengawas pemilu. ■■Juli br

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *