23 Januari 2019 Kota Kupang Ditetapkan Dalam Status KLB DBD, Ini Instruksi Walikota Kupang

Kota, Topnewsntt.com., Sejak Rabu, 23/1/2019 Kota Kupang ditetapkan sebagai Kota dengan Status  Kejadian Luar Biasa Demam Berdarah (KLB DBD).  Penetapan ini melalui surat keputusan Walikota tertanggal 23 Januari 2019 setelah temuan 127 kasus DBD yang sesuai laporan Dinas Kesehatan Kota Kupang. Hadir juga 51 Lurah dan 6 Camat, serta kadis terkait.

Pemkot bertindak cepat dengan lakukan rakorda bersama para pejabat birokrasi dari tingkat bawah hingga dinas terkait, dalam menyikapi kondisi ini. Rakor di gelar pada Kamis, 24/1/2019 bertempat diruang Garuda Kantor Walikota Kupang yang dipimpin langsung oleh walikota Kupang DR.Jefr Riwu Kore didampingi plt.Sekda Kota Kupang Yoseph Rera Beka dan Kadis Kesehatan Kota Kupang dr.Arie.

Dalam pemaparannya, dr.Arie menjelaskan bahwa penetapan status Kota Kupang sebagai KLB DBD ini dilakukan karena sudah ditemukan kasus DBD pada 127 pasien yang dirawat inap. Upaya awal  yang sudah dilakukan oleh Dinkes Kota Kupang adalah lakukan Fogging focus serentak di 30 lokasi yang akan dimulai Jumat, 25/2/2019,  abatesasi, jumat bersih dll.

dr.Arie,  Kadis Kesehatan Kota Kupang menjelaskan langkah apa yang sudah dilakukan dalam mengatasi masa-masa perubahan cuaca dan pada masa peralihan nanti yaitu dengan Gerakan 3M plus agar jentik tidak berkembang menjadi nyamuk,  Gerakan Abatesasi, pemakaian obat nyamuk, menjaga kebrsihan dll.
” Fogging focus masih dikaji anggarannya, saat ini  armada yang disipakan oleh Dinkes adalah berupa 11 unit mesin fogging. Upaya lain menghadapi siklus 10 tahunan KLB adalah pada  Jumat, 25/1/2019 nanti lakukan gerakan perdana fogging dan  abatesasi di 51 kelurahan. Kebutuhan pembelian mesin fogging sesuai dengan statemen walikota akan diadakan untuk 51 kelurahan dengan rencana gerakan serentak fogging. Perekrutan Jumantik (Juru Pemantau Jentik) di 51 kelurahan.

Walikota Kupang dr.Jefry Riwu Kore dalam arahannya menkankan kehadiran seluruh lurah dan camat agar semua hal  yang disepakati dalam pertemuan ini harus dilaksanakan serentak.

“Saya tegaskan agar semua unsur bersama-sama dipemerintahan ini  melaksanakan semua keputusan seperti fogging di 51 kelurahan  dalam satu hari. Saya  tidak mau sudah ada korban baru bertindak, tindakan fogging harus dilaksanakan segera.  Pemerintah harus bertanggung jawab terhadap nyawa manusia di kota ini. Saya tegaskan bahwa tidak boleh ada warga kota Kupang yang meninggal karena DBD. Dan perintah akan  usahakan pengadaan mesin fogging entah anggarannya dimana. Jika kata kadis butuh 1 milyarpun harus diadakan. Fogging harus dilakukan dengan pengulangan dua minggu lagi. Saya instruksikan agar  pemerintah dari tingkat lurah, camat agar ikut perhatikan masyarakat lewat kerja sama dengan rt dan rw agar awasi semua warga jika ada yang sakit segera bantu urus ke rumah sakit. Dan kepada pihak rumah sakit tidak boleh membiarkan warga yang sakit terutama kasus  demam berdarah tidak dirawat hanya karena belum ada administrasi. Bagian keuangan agar diusaha uang sejumlah yang dibutuhkan untuk beli mesin fogging. Saat ini hanya ada 11 alat dan saya ingin gerakan fogging harus dilakukan segera besok jumat, 25/1/2019.” Tandas walikota tegas.

Walikpta juga instruksikan agar mulai besok Jumat, 25/1/2019 ada gerakan Bersih Sampah serentak  disetiap kelurahan dan ASN harus turun semua. “Instruksikan mulai besok lakukan  Gerakan Pembersihan Sampah Serentak  di wilayah kota Kupang kepada seluruh ASN di pemkot Kupang. Tidak boleh ada ASN  dikantor selama dua minggu ke depan. Harus turun ke masyarakat dan bantu sosialisasikan dan ikut bersihkan sampah dan genangan air yang ada di masyarakat.
Saya  inginkan agar gerakan ini segera harus dilakukan agar jangan ada korban  melewati 120 kotban. Targetnya bila perlu nol kasus.” Perintahnya.

Walikota nyatakan akan bersurat ke DPRD Kota Kupang untuk pemberitahuan dan meminta ijin peminjaman dana dari pos lain untuk pengadaan alat fogging dan operasional gerakan ini. Laporan secara sistematis tentang KLB juga dimintanya dari aparat Lurah, Camat dan dinas kesehatan.

Kadis Kesehatan Kota Kupang jelaskan juga bahwa akan dibuka Posko 24 jam bagi masyarakat, dengan bantuan BKS dengan ambulans untuk dibawa ke rs. Selain itu walikota minta prioritas pelayanan perawatan  bagi pasien dengan indikasi DBD.

Upaya lain dalam penanganan KLB DBD adalah dengan penanganan sampah.  Karena mengingat predikat kota Kupang sebagai Kota Terkotor  tahun 2018, walikota  tetapkan hari Jumat dan.Sabtu sebagai hari pungut sampah terutama sampah plastik. Pengadaan tempat sampah di semua tempat-tempat strategis di ruang publik di Kota Kupang, dan perbanyak TPS. Penegasan ke pemilik ruko dan toko untuk pengadaan tempat sampah dalam waktu dua minggu sampai sebulan. Jika tidak ditaati maka akan cabut ijin usaha.
“Wajib bagi semua tempat usaha besar maupun kecil. Jika tidak taat maka selain pencabutan ijin, maka akan diproses secara hukum. Waktunya adalah dakam dua minggu dan paling lambat sampai 1 bulan.
Kita harus keras kepada pengusaha di kota Kupang. Dead linenya adalah satu bulan sejak 23 januari sampai 23 pebruari.
Dan setelah semua tempat tersedia tempat sampah maka kepada masyarakat yang buang sampah sembarangan maka akan dikenakan denda.” Tandaskan.

Kepada Puskesmas walikota minta agar pastikan semua jenis obat tersedia termasuk permintaan perbaikan ruangan dan alat bantu.
“Berapapun banyaknya dan biayanya agar diminta. Bila untuk pelayanan kepada masyarakat, demi kepentingan masyarakat, minta uangnya demi saja. Terutama bagi pengadaan sarpras dan obat sehingga pelayanan masyarakat tidak boleh terhambat. Saya tidak mau ada warga yang mati akrena tidak ada alat dan obat.” Tandasnya lantang.

Tentang BPJS Kesehatan Walikota informasikan bahwa  lewat anggaran Pusat ada 98 Masyarakat Penerima Bantuan. Isue ada 98 ribu orang yang sudah dapat dana ini tapi tidak pernah menerima dana ini. Seharusnya jika sudah dapat JKN KIS maka tidak boleh masyarakat bayar lagi.

“Dalam waktu dekat BPJS sudah mau serahkan data 98 ribu orang yang peroleh dana BPJS. Dan akan dikirim lewat surat ke masing-masing 98 ribu 89 penerima. Walikota tegaskan bahwa dalam keputusan ini tidak ada masalah politik. Pemkot akan bersurat ke setiap kelurahan untuk pastikan pemberitahuan tentang hal ini.” Jelas Walikota. **))juli br

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *