Kendala Izin, Investasi Garam 1,8 T di Kupang Terancam Gagal

Kota, Topnewsntt.com.- Advokad PT Puncak Keemasan Garam Dunia (PKGD), perusahaan yang 100% telah mengambilalih kepemilikan saham PT Panggung Guna Gandasemesta (PGGs) kembali mengelar press confrence terkait kepemilikan HGU lahan garam bersertifikat nomor 6 tahun 1992 di Kabupaten Kupang usai mengikuti sidang gugatan di Pangadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kupang, Selasa (16/10/2018).

“Perlu kami ingatkan kembali agar masyarakat mengetahui dan tidak gagal paham bahwa PT PGGs 2017 berbeda dengan PT PGGs 1992, yang mana letak perbedaannya ialah perihal kepemilikannya telah 100% diambilalih dan dimiliki oleh PT PKGD,” kata Henry Indraguna, kuasa hukum PT PKGD bersama koleganya yang tergabung dalam Law Firm Henry Indraguna & Partner di kutip rilis yang diterima media ini.

Henry ungkapkan proses pengambilalihan PT PGGs oleh PT PKGD telah melalui prosedur yang benar sesuai perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, juga telah melakukan koordinasi sebelumnya bersama Kemenko Kemaritiman dan ATR/BPN RI.

“Kemenko Kemaritim mengeluarkan surat nomor S-72-001/02/Menko/Maritim/IX/2017 yang mana isinya disepakati pengelolaan HGU PGGs dikerjasamakan dengan PT PKGD dan Menteri ATR berkenan menyelesaikan status HGU sesuai peraturan perundang-undangan. Atas hal itu kemudian pada 20 September 2017, Menteri ATR/BPN menerbitkan surat dengan nomor 3454/35.2.700/IX/2017 yang isinya terhadap obyek HGU PGGs dimaksud dikeluarkan dari database tanah terindikasi terlantar,” kata Henry

Ia katakan saat PT PKGD akan melakukan kegiatan sebagaimana tertera dalam surat menteri ATR/BPN itu, banyak sekali kendala yang dialami perusahaan kliennya Ziwan Hendriawan tersebut, diantaranya belum dikeluarkan izin amdal dan izin lainnya hingga saat ini.

Tak cuma sulitnya mendapatkan izin, hoax yang beredar di tengah masyarakat bahwa PT PKGD akan mengusur rumah warga, gereja, sekolah, mengambil sawah dan mengusir mereka dari lahan HGU hingga menimbulkan reaksi negatif dan penolakan besar besaran terhadap rencana investasi senilai 1,8 triliun lebih untuk proses pembangunan pabrik dan industri garam yang akan di lakukan juga bagian dari hambatan yang dialami perusahaan.

Atas kendala itu PT PKGD hingga saat ini belum dapat melaksanakan pembangunan industri garam di Kabupaten Kupang. “Kami tidak melaksanakan pembangunan tanpa ada izin dari pihak berwenang dikarenakan perusahaan kami ialah perusahaan yang sangat taat dan menghormati hukum,” ketus Henry sembari jelaskan imbas dari kegiatan tanpa mengantongi ijin oleh pihak berwenang akan berpotensi menghadapi masalah sesuai ketentuan pasal 75A UU 1/2014 yang mengatakan “Setiap orang yang memanfaatkan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil yang tidak memiliki Izin Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000”.

Pihaknya juga merasa heran ada perusahaan lain (GIN) yang beroperasi diduga tanpa mengantongi izin izin pendukung di atas lahan HGU seluas 3.720 ha milik kliennya, padahal mereka bukan pemilik lahan. “Kami binggung, mengapa perusahaan seperti itu dianggap benar bahkan pemerintah mendukung, sedangkan kami sebagai pemilik lahan yang sah malah sulit mendapatkan perijinan,” ujarnya berharap Pemkab Kupang merealisasikan izin izin yang telah diajukan agar PT PKGD segera melakukan aktifitas pembangunan garam di Kupang demi memajukan perekonomian daerah khususnya masyarakat.

Dalam sidang sengketa HGU Garam beberapa saat sebelumnya dipimpin Majelis Hakim Basuki Santoso didampingi dua hakim anggota Rinova Happyani Simanjuntak dan Prasetyo Wibowo. Sementara Marthen A Yakob bertindak sebagai panitera penganti, menghadirkan penggugat dari PT PKGD dan tergugat Pemerintah Kabupaten Kupang serta tergugat intervensi PT Garam Indo Nasional (GIN).

Pihak tergugat Pemkab Kupang menghadirkan kuasa hukum Filmon Awang dan tergugat intervensi PT GIN yang dikuasakan kepada lawyernya Mulyadi.

Dalam sidang tersebut, tergugat dan tergugat intervensi menyerahkan duplik secara tertulis, sedangkan penggugat menyerahkan bukti-bukti yakni sertifikat asli HGU garam, izin prinsip PT GIN, dan surat klarifikasi Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kupang yang menyebutkan HGU garam tersebut masih aktif atau berlaku hingga 2027.

Gugatan perusahaan milik pengusaha Ziwan Hendriawan ke PTUN Kupang karena Pemkab Kupang menerbitkan izin usaha industri kepada perusahaan lain untuk membangun usaha garam di HGU milik perusahaan tersebut.

PT PKGD melalui kuasa hukumnya Law Firm Hendry Indraguna & Partner melayangkan gugatan ke PTUN Kupang itu sejak 6 Agustus 2018 yang ditujukan bagi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Kupang dengan nomor perkara 12/G/2018/PTUN.KPG atas terbitnya ijin prinsip penanaman modal dalam negeri bernomor 19/5303/IP/PMDN/2018 tanggal 16 Maret 2018 yang dikeluarkan Bupati Kupang untuk PT GIN melakukan aktifitas produksi garam diatas lahan HGU milik kliennya.

Di perjalanan PT PKGD lebih memilih upaya mediasi dengan mencabut gugatan namun pihak tergugat menolaknya sehingga perkara itupun dilanjutkan.

Sedangkan gugatan dengan klasifikasi perbuatan melawan hukum yang didaftarkan pada PN Kota Kupang pada 25 Juni 2018 lalu, teregister nomor 148/Pdt.G/2018/PN Kpg, dengan tergugat masing-masing, PT Timor Livestock Lestari (TLL), Donikson Laisnima, PT Garam Indo Nasional (GIN), Koperasi Feto Mone Sonaf Oninama. Tak cuma itu, PT PGGs turut menggugat Bupati dan Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang.**))juli br

Sumber : redaksi Kupangmedia.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *