Markus Raga Djara,SH.,MHum : “Perangkat Hukum Pelaksanaan Program P4GN Sudah Ada, Dukungan Pemerintah NTT Rendah”

NTT, Topnewsntt.com., Demikian keluhan Markus Raga Djara,SH,MHum Kasie Pencegahan BNNP NTT terkait kendala pelaksanaan program Nasional P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan, dan peredaran Gelap Narkoba) di NTT. Bahwa walau sudah ada produk hukum nasional dab daerah, namun dukungan pemda NTT masih sangat kurang terhadap pelaksanaan prorgam P4GN di daerah. Terutama dalam dukungan anggaran. Karena belum ada Perda yang mengatur pelaksanaan P4GN sehingga dukungan anggaran tidak ada dari APBD 1 NTT dan APBD 2 Kabupatem Kota di NTT.

Kepada Media ini Markus buka-bukaan dan menunjukkan salinan instruksi-instruksi dari presiden, Menpan RB dan Gubernur NTT.
” Instrumen hukum yang mewajibkan semua kepala daerah melaksanakan program P4GN di daerah sudah ada, yaitu mulai dari presiden dengan Instruksi presiden no.1/2018 tentang Rencana Aksi Nasional tentang P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan, dan peredaran Gelap Narkoba), Instruksi Menpan RB no.B 4741/M.PANRB/12/2015 tentang Edaran Pelaksanaan Program P4GN, dan Instruksi Menpan RB No.50/2017 tentang Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika dan Perkursor Narkotika di Lingkungan Instansi Pemerintah, Ada lagi instruksi gubernur NTT no:1/2017 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba dan Obat/Bahan Berbahaya, Narkoba dan Obat/Bahan Berbahaya. Tapi hingga saat ini belum ada penganggaran dalam APBD untuk pelaksanaan instruksi ini.” Ungkapnya miris.

Untuk pelaksanaan Program P4GN BNN sebenarnya tidak sendiri karena sudah diatur dalam instruksi presiden dan Menpan RB bahwa ada dinas terkait sebagai mitra kerja.
” Seharusnya masyarakat harus secara kontinyu diberi informasi terkait Narkoba, bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelapnya di NTT dengan menggandeng mitra kerja BNN seperti Kominfo, BKKBN, Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan. Dan untuk itu dibutuhkan anggaran dari APBD 1 dan 2. Dan untuk bisa masuk dalam pembiayaan pemda program ini harus di buatkan Perda sebagai payung hukumnya.” Tandas Markus yang ditemui Topnewsntt.com diruangan kerjanya pada Jumat, 5/10/2018.

Pria berdarah Sabu Raijua kelahiran 24/11/1967 yang memulai karir sebagai PNS tahun 1990 ini sejak Agustus 2017 naik sebagai Kasie Pencegahan BNNP NTT berharap di pemerintahan Gubernur yang baru, ada sikap peduli dan pro aktif mendukung BNN dalam pelaksanaan Program P4GN di NTT.

Sejak di BNN Markus terus berpikir keras dan termotivasi untuk bagaimana sosialisasikan informasi tentang narkoba dan bahaya penggunaa serta pengeradaran gelapnya kepada masyarakat. Hal ini karena ia mendapati fakta makin banyaknya orang menggunakan narkoba dan itu indikasikan makin luas peredarannya di NTT. Ia terus berpikir bagaimana menciptakan terobosan program penyampaian informasi yang efektif dan kena sasaran dengan menggunakan SDM yang dimilikinya dengan memanfaatkan Sumber daya yang ada di BNNP NTT yang diakuinya sangat terbatas baik anggaran, sarpras dan personil.

Ia menyimpulkan bahwa embrio penggunaan narkoba adalah berangkat dari kebiasaan orang NTT yang suka meminum miras. Bahaya narkoba dibuktikan dari hasil penelitian atau survei dari jumlah penduduk 3 juta lebih ada 32.022 sebagai pengguna narkoba (0,99%) berdasarkan hasil penelitian BNN Pusat dengan Pusat Penelitian BNN Pusat. Angka itu hanya perkiraan tetapi dalam bedah kasus penggunaan dan penyebaran narkoba di setiap provinsi makin meningkat.

Walau banyak tantangan dalam tugas sebagai kasie pencegahan, misal terkendala program dan anggaran, Markus coba buat gebrakan dengan menggandeng media sebagai mitra pemberitaan dan sosialisasi rutin menggunakan mobil BNNP NTT bersama masyarakat dalam gerakan Senam Bersama di Arena CFD setiap Sabtu pagi. Dan untuk itu Markus membentuk grup Media Gathering Kota Kupang.

Namun kendala anggaran Markus menggandeng media agar bisa menekan pemerintah dan dpr dengan pemberitaan terkait program P4GN. Misalnya dengan pemberitaan terus menerus tentang bahaya narkoba dan penyeberannya secara massiv dan kontinyu maka akan memberikan informasi yang menimbulkam rasa pentingnya penyebaran informasi terkait P4GN ini ke masyarakat. Dan untuk itu pemerintah dalam bugdeting sangat diperlukan. Dan untuk sampai pada bugdeting maka pemerintah harus menerbitkan Perda Terkait pelaksanaan P4GN di NTT. BNN sendiri diakui oleh Markus sangat terbatas dalam anggaran dan personil serta sarpras.

Untuk melihat sejauh mana efektivitas program P4GN yang sudah dilaksanakan baik di pemerintahan, kelompok masyarakat dan kalangan swasta, bisa dilihat dari animo peserta yang akan mengundang dan membiayai kembali BNN untuk lakukan sosialisasi program P4GN. Markus berharap juga agar pihak pemerintah bisa libatkan BNN dalam sosialisasi dan pemeriksaan rutin urine. “Seperti contoh pemkab Flotim yang melanjutkan program sosialisasi P4GN di pemerintahan Kabupaten Flotim dengan menerbitkan perda dan dianggarkan dalam APBD Kabupaten Flotim sejak 2016 lalu. Demikian juga Kabupaten Manggarai Barat, Sumba Timur dan Kabupaten Kupang. Dan saat ini sedang berproses ranperda P4GN di kabupaten Rote Ndao. Dan mudah-mudahan pemerintah Kabupaten lain dan Kota Kupang menyusul.”jelas Markus berharap.

Markus berkesimpulan Pembekalan dan sosialisasi tidak akan berguna jika pemkab belum sadar akan pentingnya penyebaran informasi terkait bahaya narkoba dan penyalahgunaan narkoba dan pengedaran gelapnya.

“Upaya efektif yang perlu dilakukan lagi adalah meminta pemerintah mengundang BNN dalam raker dan rakerda dengan memberikan kesempatan bagi BNN memberikan presentasi terkait Program P4GN dan pentingnya dukungan pemerintah di semua lapisan menghadapi perkembangan narkoba yang makin meningkat di NTT. Mengapa pada raker dan rakerda? Karena pada saat seperti itulah hadir seluruh kepala daerah dari 22 kabupaten kota di NTT serta Forkompimda sebagai pengambil kebijakan. Sehingga bisa diminta komitmen merek saat itu. Karena dari pengalaman jika BNN laksanakan Sosialisasi P4GN dengan mengundang kepala daerah dan pimpinan skpd dan opd maka yang hadir hanyalah staf. Sehingga susah diminta komitmen dukungan seperti apa. Dan sosialisasi menjad mubazir. Seperti misal dalam moment pileg partai bisa mengundang BNN lalukan sosialisasi kepada para caleg.” Jelas Markus panjang.

Jadi seharus pemkab sudah canangkan dalam RPJMP dan RPJMD. Seharusnya terkait penutupan situs-situs penjualan  Narkoba BNN berkoordinasi dengan Kominfo, Hari Remaja Nasional BKKBN laksanakan Diklat BNN berkoordinasi dengan LAN. Jadi tidak bisa BNN berjalan sendiri harus dengan dukungan Mitra kerja.

Justeru Markus apresiasi pemkab Sumba Tengah dan Flotim yang sudah ada anggaran khusus untuk sosialisasi bahaya Narkoba dalam APBD sudah berjalan selama 4 tahun terakhir. Dan menyusul Rote Ndao dalam Perbup tentang Proram P4GN. Dan kabupaten Kupang sejak 2015 sudah dimasukkan dalam APBD dalam pemeriksaan urine. Dan dari anggaran sendiri adalah gereja Gloria Tuatuka yaitu setahun sekali pemeriksaan rutin.

Saat sedang berupaya jalin kerja sama dengan DPRD Provinsi NTT Perda terkait P4GN dan masih dalam proses tapi sudah masuk dalam naskah akademis. Dan semoga bisa dianggarkan dalam APBD Murni 2019.

Markus berharap jika sudah ada kepedulian dari Pemda terkait upaya penyebaran informasi narkoba dan bahayanya (Program P4GN), bisa terlaksana. Terutama daerah rawan peredaran antkoba, manggarao barat, sumtim, sumbar, sikka dan ttu bisa ada kepedulian dan dukungan pemkab berupa  membuat perda  sehingga ada share anggaran dengan BNN dalam pelaksanaan Program P4GN..

Terobosan sosialisasi dikalangan anak usia dini lewat pendidiknya adalah satu cara yang diharapkan bisa mengedukasi pendidik dan siswa, orangtua dan masyarakat sekitar. Dinas yang harus koordinasi dan menjadi tupoksi adalah Kesbangpol, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan BKKBN

Penyebaran informasi seperti sosialisasi baiknya menurut Markus adalah setiap tiga bulan. Sedangkan tes urine hanya setahun sekali.

Ke masyarakat sendiri Markus berharap keterlibatan Dinas Kominfo dan BKKBN untuk ikut pro aktif menyampaikan informasi terkait Narkoba, bahaya penggunaan dan pengedaran gelapnya.
Manfaat tes urine sendiri walau tidak menjamin berhasilnya program P4GN, namun dengan peroleh data orang dengan kandungan narkoba dan bisa meningkatkan kinerja penangkapan terhadap bandar narkoba dan mendeteksi seberapa besar pengguna narkoba.**))juli br

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *