Belum Diangkatnya Sekda Kota Kupang Definitif Oleh Pemkot Kupang, Daniel Hurek Anggap Sebagai Pembiaran

Kota, Topnewsntt.com., Penunjukan Plh.Sekda Kota Kupang Thom  Gah oleh Pemkot Kupang yang sudah berlangsung  sejak 13/9 sejak berakhirnya masa jabatan Sekda sebelumnya Drs.Bernadus Benu yang sudah masuki masa pensiun sejak 2017, dinilai oleh Daniel Hurek, anggota DPRD Kota Kupang  Ketua Fraksi Gabungan PKB sebagai sebagai sebuah pembiaran oleh Pemkot Kupang.

Hal ini dinyatakan Hurek, usai sidang pembahasan KUA dan PPAS  Anggaran Murni 2019 dan pembahasan KUA  dan PPAS anggaran perubahan 2018 yang alami skorsing sampai keluarnya penegasan pemprov NTT terkait ada  tidaknya seorang pelaksana harian Sekda berwenang memimpin sidang ini.

Hurek menegaskan bahwa harusnya sidang ini dipimpin oleh seorang walikota atau sekda definitif, bukan pelaksana tugas harian yang masa tugasnya hanya seminggu.

Hurek menyayangkan bahwa sidang yang sudah dijadwalkan dilanjutkan dengan sidang pembahasan anggaran perubahan 2018 yang sudah berlangsng sejak Senin, 9/9 dan akan berakhir pada Minggu, 16/9/2018 harus alami skorsing karena kondisi ini.

“Seharusnya menurut jadwal sidang dengan tiga agenda pembahasan ini harus final pada Minggu,16/9/2018. Tapi dalam perjalanan harus  diskor karena 3 alasan, yaitu satu :  Karena  belum ada Sekda definitif dan hanya ada plh sekda. Sedangkan plh (pelalsana harian) Sekda oleh UU  no : 30/2014 tentang administrasi pemerintahan, seorang plh tidak berwenang memimpin tim anggaran eksekutif. Kedua : Sidang anjurkan  pemkot Kupang meminta Penegasan Pemprov NTT sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat terkait berwenang atau tidaknya pelaksana harian Sekda memimpin Tim Anggaran Eksekutif dalam sidang pembahasan KUA dan PPAS anggaran perubahan 2018 dan anggaran murni 2019. Jika dibolehkan Plh Sekda memimpin sidang maka akan segera dilanjutkan. Dan alasan ketiga adalah adanya  usulan dalam  sidang agar menghadirkan wakil walikota untuk mewakili pemkot memimpin tim anggaran memimpin sidang.” Jelas Hurek.

Ia juga menjelaskan bahwa keputusan sidang awalnya bahwa sidang hanya  di skors sehari, namum faktanya  sampai dengan Jumat, 14/9/2018  belum ada balasan dari pemprov NTT terkait penegasan ada atau tidaknya kewenangan plh sekda memimpin tim anggaran eksekutif dalam sidang ini, maka sidang yang harusnya berakhir Minggu, 16/9 menjadi molor lagi hingga waktu yang belum jelas. Dan kondisi yang baru pernah terjadi di Pemkot Kupang ini harus molor dari jadwal yang seharusnya. Dan dalam pandangan Hurek, ini kondisi yang ada indikasi sebuah pembiaran oleh pemkot Kupang. Walau ada pemikiran dalam sidang untuk hadirkan wakil walikota untuk pimpin tim anggaran eksekutif dalam sidang, tapi oleh wakil walikota tidak disetujui karena ternyata dalam mandat  walkota Kupang  tidak mengatur secara spesifik kewenangan pengelolaan keuangan oleh wakil walikota. Sebagai perwakilan walikota dalam tugas dan kewenangan  umum pemerintahan wakil  walikota diberi mandat. Tapi dalam  tanggung jawab anggaran ada pada walikota sebagai kepala daerah. Tapi ketika masuk  kepada tim  anggaran tidak ada mandat khusus bagi wakil walikota.

“Karena tidak ada mandat khusus, sehingga wakil walikota tidak bisa pimpin sidang.  Secara normatif wakil walikota juga tidak punya kewenangan hukum, kewenangan bagi tanggung jawab pemerintahan umum iya,  tapi wakil walikota diperbolehkan manakala ada pelimpahan kewenangan atau kewenangan delegatif untuk  urusan keuangan. Jadi harus ada sk dari walikota khusus untuk wakil walikota. Tapi wakil nyatakan jika dewan mungkinkan maka dirinya bisa bertangung jawab secara hukum, sedangkan secara aturan tidak ada kewenangan hukum. Sehingga dalam rapat saya katakan bahwa wakil walikota  tidak akan bertanggungjawab secraa hukum karena tidak ada mandat. Dan apakah yang harus bertanggung jawab jika terjadi masalah hukum apakah dprd?.” Tanya Hurek tertawa miris.

Kondisi seperti ini menurut wakil rakyat fraksi PKB ini  baru pernah terjadi di pemkot Kupang sejak pemerintahan Kota Kupang terbentuk. Mengapa jabatan pelaksana harian (plh) tidak punya kewenangan memimpin tim anggaran? Menurut daniel karena masa jabatannya hanya 7 hari sejak ditetapkan tanggal 13/9 lalu.

“Dengan berakhirnya masa jabatan Sekda Kota Kupang Drs.Bernadus Benu, seharusnya sudah ditetapkan Sekda Definitif. Karena jenjang waktu berakhir masa jabatan sekda sudah diketahui secara umum oleh pemkot. Dan secara aturan harusnya sudah dipersiapkan pengganti sekda sejak setahun lalu. Sehingga saat ini bukan lagi plh sekda tapi sekda definitif yang memimpin sidang paripurna pembahasan KUA dan  PPAS. Menurut saya ini adalah sebuah pembiaran. Entah dengan maksud apa saya tidak tahu. Tapi secara aturan sidang pembahasan KUA dan  PPAS ini harus di pimpin oleh Sekda definitif. Ini sebuah pembiaran oleh pemkot “Tandasnya tajam.

Alasan Hurek berpendapat seperti ini adalah karena fakta yang terjadi bahwa sidang yang seharusnya berlangsung singkat akhirnya harus di skorsing dan diperpanjang karena dianggap tidak legal pembahasan KUA dan PPAS dipimpin oleh seorang plh.sekda. Karena kepala administrasi sebuah wilayah adalah sekretaris daerah definitif. Bukan Pelaksana harian.

Karena alasan itulah  Ketua Fraksi Gabungan PKB Daniel Hurekh beranggapan sidang paripurna tahun 2018 ini berjalan tidak efektif akibat belum terpilihnya seorang sekda definitif.

Ia menjelaskan bahwa  skorsing akan berlangsung sampai  ada kepastian pejabat yang miliki kewenangan mengurusi anggaran. “Sidang akan  ditunda sampai memproleh rekomendasi dari pemerintah Provinsi NTT terkait layak tidaknya seorang Pelaksana Harian Sekretaris Daerah memimpin sidang paripurna ini. Jika tidak layak maka mau tidak mau pemprov NTT menunjuk seorang pejabat strukturan dari Pemprov NTT menduduki jabatan sekda definitif. Jika tidak, maka sidang belum bisa dilanjutkan, karena akan menjadi sebuah sidang dengan keputusan yang berpotensi melawan aturan hukum.” Ujar Hurek tentang keputusan dewan yang terhormat. **))juli br

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *